• Sun, 21 April 2019

Bahan Berbahaya (B2)

Picture source: https://goo.gl/images/ZLyzH

Bahan Berbahaya (X.21)


Latar Belakang

    1. Peningkatan efektivitas pengawasan impor bahan berbahaya dan pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya serta penyesuaian dengan Amendment of the ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN);
    2. Penetapan pelabuhan tujuan impor bahan berbahaya;
    3. Kebijakan preventif terkait penyalahgunaan peruntukan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan serta lingkungan hidup;
    4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin diatas, perlu dilaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan;


    Dasar Hukum

    1. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009, ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2014;
    2. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009, ditetapkan pada tanggal 7 September 2011;
    3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya, ditetapkan tanggal 15 September 2009;
    4. Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1014/M-DAG/KEP/10/2011 Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) Bahan Berbahaya, ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2011;

    Ruang Lingkup

    Ruang lingkup VPTI meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai :
    1. Identitas pemilik Bahan Berbahaya (B2);
    2. Jumlah / kuantitas barang;
    3. Shelf-life atau masa kadaluarsa barang;
    4. Jenis / tipe barang;
    5. Waktu pengapalan; dan
    6. Pelabuhan Tujuan;

    Pengajuan VPTI

    Importir sebagai subjek dari Permendag terkait, dapat mengajukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) kepada KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia (KSO SCISI) dengan mempersiapkan :
    1. Persyaratan umum dan dokumen pendukung terkait importasi Bahan Berbahaya (B2), akan dipandu dalam Ketentuan VPTI untuk Bahan Berbahaya (link unduh di bawah ini);
    2. KSO SCISI telah membuka fitur VPTI-Online sebagai bentuk kemudahan akses untuk para importir pengguna jasa VPTI (link VPTI-Online di bawah ini);
    3. Untuk pertanyaan lebih lanjut seputar VPTI, kami menyediakan call-center 1500576 dan e-mail di cs_kso@scisi.com;

    No. Nama File Unduh
    1a. Peraturan Menteri Perdagangan RI No : 75/M-DAG/PER/10/2014
         Last update: 21 Mar 2018 11:23:33
    2b. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 23/M-DAG/PER/9/2011
         Last update: 10 Nov 2016 15:37:32
    3c. Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 44/M-DAG/PER/9/2009
         Last update: 21 Mar 2018 11:23:51
    4d. Keputusan Menteri Perdagangan RI No : 1014/M-DAG/KEP/10/2011
         Last update: 10 Nov 2016 15:38:46
    5e. Ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor (VPTI) Bahan Berbahaya
         Last update: 14 Mar 2017 10:52:53