27 Jul
Bea Cukai Rilis SE Baru Soal Pendaftaran IMEI Ponsel Impor Bawaan

SE-12/BC/2020

Muhamad Wildan | Selasa, 21 Juli 2020 | 13:59 WIB

Ilustrasi. Gedung DJBC. (DJBC)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) merilis beleid baru mengenai tata cara pendaftaran international mobile equipment identity (IMEI) telepon seluler (ponsel) impor bawaan penumpang yang telah dikeluarkan dari kawasan pabean.

Beleid yang dimaksud adalah Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai No. SE-12/BC/2020 yang ditetapkan pada 14 Juli lalu. SE ini diterbitkan karena Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-05/BC/2020 hanya mengatur tata cara pendaftaran IMEI ponsel impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean.

"Dalam rangka memberikan pelayanan kepada penumpang atau awak sarana pengangkut yang telah keluar dari kawasan pabean dan belum mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasi yang dibawanya,” demikian penggalan bagian umum dari SE-12/BC/2020.

Dalam SE terbaru ini, penumpang yang terlanjur keluar dari kawasan pabean tetapi belum mendaftarkan IMEI dapat mendaftarkan IMEI perangkat telekomunikasinya pada kantor pabean terdekat.

Adapun perangkat telekomunikasi yang tercakup pada SE ini adalah ponsel dengan pos tarif 8517.12.00, komputer genggam berbasis seluler dengan pos tarif 8471.30.90, dan komputer tablet berbasis seluler dengan pos tarif 8471.30.90.

Sesuai dengan beleid tersebut, pendaftaran dapat dilayani paling lambat 60 hari setelah kedatangan penumpang. Jumlah perangkat telekomunikasi yang dapat didaftarkan paling banyak sebanyak dua unit untuk setiap penumpang.

Perangkat telekomunikasi yang dibawa penumpang ini tidak diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) ketika pendaftaran IMEI.

Adapun pungutan yang dikenakan adalah bea masuk sebesar 10% dari nilai pabean, pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai impor, dan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor sebesar 10% dari nilai impor bagi penumpang ber-NPWP atau 20% dari nilai impor bagi penumpang yang tidak ber-NPWP.

Formulir permohonan disi secara elektronik kepada DJBC dengan melampirkan beberapa elemen data antara lain nama lengkap, alamat, nomor paspor, nomor penerbangan, tanggal kedatangan, NPWP, merek dan tipe perangkat telekomunikasi, serta IMEI.

Penumpang yang telah mengisi formulir permohonan bakal menerima tanda terima permohonan. Tanda terima ini harus disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menunjukkan paspor asli, dokumen pendukung berupa tiket, boarding pass, atau dokumen sejenis, serta perangkat telekomunikasi yang akan didaftarkan.

Kepala kantor pabean atau pejabat yang ditunjuk bakal melakukan penelitian paling lama satu hari kerja sejak tanggal penumpang menunjukkan tanda terima permohonan, dokumen pendukung, dan perangkat telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri tersebut.

Setelah penelitian menunjukkan adanya kesesuaian, penumpang yang mengimpor perangkat telekomunikasi tersebut wajib membayar bea masuk dan PDRI yang dibebankan melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya.

Pembayaran bea masuk dan PDRI bakal ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan permohonan pendaftaran IMEI. Sistem komputer pelayanan bakal menyampaikan IMEI kepada Kementerian Perindustrian bila pendaftaran IMEI telah mendapatkan persetujuan.

Bila hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian maka pendaftaran IMEI bakal langsung tidak dapat diproses secara lebih lanjut. (kaw)

(Sumber : ddtc.coid)