23 Jan
RI Mesti Pangkas Kebergantungan Impor Pangan

Rabu 22/1/2020





JAKARTA – Indonesia perlu melaksanakan gerakan nasional yang masif dalam upaya me­lepaskan diri dari kebergantungan impor pa­ngan yang kini mencapai 13–15 miliar dollar AS setahun (182 triliun–210 triliun rupiah pada kurs 14.000 rupiah per dollar AS).


Tanpa gerakan yang terstruktur semacam itu, maka impor pangan akan makin menguras devisa sehingga nilai tukar rupiah akan selalu berfluktuasi dan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.


Guru Besar Pertanian dari Universitas Pem­bangunan Nasional (UPN) Jawa Timur, Suraba­ya, Ramdan Hidayat, mengatakan pemerintah sangat perlu meniru gerakan Malaysia dalam melepas ketergantungan impor dan mem­bangkitkan generasi baru petani.


“Gerakan bersama semacam itu adalah keniscayaan, dari aspek pangan yang utama adalah kemandirian, orientasinya ke sana. Bentuknya adalah program ketahanan pangan bergeser ke kedaulatan pangan untuk mengu­rangi dan meniadakan impor,” jelas dia, ketika dihubungi, Selasa (21/1).

Ramdan menambahkan impor yang masif menyebabkan devisa terkuras sehingga rupiah rawan gejolak eksternal dan gonjang-ganjing ekonomi jadi tambah parah.


“Kita ini sangat terbuka, mulai pengusaha, BUMN, dan pemerintahannya sendiri mu­dah sekali melakukan impor. Kebijakan men­teri yang satu dengan yang lain berbeda, tidak nyambung,” kata dia.


Menurut Ramdan, pemerintah perlu me­realisasikan program diversifikasi pangan se­cepatnya, karena tidak seperti Malaysia yang penduduknya sedikit, penduduk Indonesia terpencar di banyak kepulauan, sehingga sulit menghilangkan kebergantungan pada beras.

“Kendala lain yang harus diatasi, masih banyak impor oleh pengusaha nakal dengan menggunakan jalur khusus,” tukas dia.


Dewan Pembina Institut Agroekologi Indone­sia (Inagri), Ahmad Yakub, mengemukakan pe­merintah mesti segera fokus membangun sektor pertanian untuk memberi solusi pada sejumlah persoalan di berbagai sektor, seperti memang­kas impor pangan sekaligus menghemat devisa, membenahi defisit neraca perdagangan, mem­bangun industri manufaktur berbasis pertanian, mengurangi pengangguran dan kemiskinan di desa, hingga mewujudkan kedaulatan pangan.


Yakub mengingatkan perkara pangan bukan hanya soal keterjangkauan harga, melainkan juga akses pada ketersediaan yang berkelanjutan. Jika mengandalkan impor sulit bagi sebuah negara untuk memastikan ketersediaan di masa depan.

“Padahal, ancaman gangguan iklim mem­buat stok pangan dunia terus berada dalam po­sisi rentan,” tegas dia.


Meningkatkan Pendapatan


Pemerintah Malaysia saat ini sedang beralih memacu sektor pertanian dan budi daya indus­tri pertanian untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan. Kebijakan itu juga didukung fakta bahwa impor pangan me­reka telah mencapai 12 miliar dollar AS.


“Jika kita mulai menanam hal yang benar, kita dapat mengurangi impor kita. Tidak hanya itu, kita juga dapat meningkatkan ekspor kita, men­ciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pen­dapatan. Setelah melakukan ini, penduduk bisa mendapatkan produk segar dengan harga lebih murah. Jika ada kelebihan, kita dapat mengeks­por dan membawa devisa,” kata Daim Zainuddin Daim, mantan menteri keuangan yang kini men­jadi penasihat PM Mahathir Mohamad.


Kini, Malaysia berada di peringkat ke-28 da­lam indeks Keamanan Pangan Global 2019, naik 20 posisi dari tahun sebelumnya, berkat pengu­rangan kebergantungan pada impor lewat diver­sifikasi tanaman dan meningkatkan ekspor buah.


Khazanah Research Institute tahun lalu mela­porkan akses makanan tidak lagi menjadi masa­lah bagi sebagian besar warga Malaysia, tapi ket­erjangkauan makanan tetap menjadi masalah.


Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian, Sim Tze Tzin, mengatakan meskipun masih ber­gantung pada impor makanan, swasembada Malaysia berada pada tingkat yang baik dengan produksi komoditas, seperti telur, unggas, dan ikan di atas target.


“Kami juga mengekspor makanan, neraca perdagangan sekitar 16 miliar ringgit, meskipun itu dianggap sangat tinggi. Kita perlu mening­katkan produksi pangan kita bersamaan dengan petani yang menua dan kekurangan lahan,” kata Sim seraya menjelaskan bahwa teknologi mo­dern, praktik pertanian vertikal, dan pertanian perkotaan adalah cara yang tepat untuk itu. uyo/SCMP/YK/SB/WP


(Sumber : koranjakarta.com)