23 Jan
KENDALA PRODUKSI INDUSTRI MAMIN : Ditunggu Izin Impor Gula Mentah

Rabu, 22/01/2020




Bisnis, JAKARTA — Pengusaha pengolahan gula kristal rafinasi serta industri makanan dan minuman mengalami kendala dalam mempersiapkan produksi untuk Lebaran 2020 lantaran Kementerian Perdagangan tak kunjung menerbitkan izin impor gula mentah untuk semester I/2020.


Ketua Umum Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengatakan hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan persetujuan impor gula mentah (GM) untuk gula kristal mentah (GKR) untuk paruh pertama tahun ini.

Adapun, alokasi impor GM untuk GKR pada paruh pertama 2020 ditetapkan oleh pemerintah sebesar 1,6 juta ton dari total kuota tahun ini sebesar 3,2 juta ton.

“Sampai saat ini anggota kami belum ada yang menerima persetujuan impor untuk semester I/2020. Seharusnya, persetujuan impor itu sudah terbit pada akhir Desember 2019, supaya mulai Januari kita sudah bisa impor dan melakukan produksi secara optimal,” katanya, ketika dihubungi Bisnis, Senin (20/1).


Dia mengatakan otoritas perdagangan sejatinya telah menerbitkan tambahan kuota impor 2019 sebanyak 288.000 ton untuk stok awal tahun ini. Adapun, sebelum adanya tambahan kuota impor, izin impor GM untuk GKR yang dikeluarkan pemerintah pada tahun lalu mencapai 2,7 juta ton.


Namun demikian, menurutnya, tambahan kuota impor tahun lalu tersebut dinilai tidak cukup. Sebab, pada awal tahun ini terdapat lonjakan permintaan dari industri mamin yang ingin meningkatkan produksinya guna mempersiapkan Lebaran 2020.


Bernardi mengatakan saat ini tiga dari sebelas perusahaan pengolahan GM untuk GKR anggota AGRI telah berhenti beroperasi. Hal itu terjadi akibat habisnya stok GM untuk GKR di gudang ketiga perusahaan tersebut.

“Beberapa perusahaan anggota kami yang lain memang masih memiliki stok, tetapi sangat kecil sekali volumenya. Perkiraan kami, stok tersebut hanya cukup untuk produksi hingga akhir bulan ini,” ujarnya.


Dia mengatakan lonjakan permintaan GKR oleh industri mamin pada awal tahun ini disebabkan oleh majunya periode bulan puasa 2020 menjadi April, dari tahun sebelumnya pada Mei.


Menurutnya, saat ini para pelaku usaha industri mamin masih belum mengalami gejolak yang besar lantaran adanya peralihan penggunaan bahan pemanis dari gula menjadi pemanis sintetis lain.


Dia memperkirakan apabila persetujuan impor semester I/2020 tak kunjung diterbitkan oleh pemerintah hingga akhir bulan ini, maka perusahaan yang berhenti mengolah GM untuk GKR akan bertambah menjadi 9 perusahaan.

Situasi tersebut, lanjutnya, akan menjadi kendala tersendiri bagi industri mamin yang menjadi konsumen terbesar GKR.

“Kalau misalnya persetujuan impor keluar pekan ini, maka produksi baru bisa kami lakukan sekitar Februari, karena harus menunggu GM tersebut datang dari negara asal. Akibatnya, rantai pasok kami ke industri mamin juga terlambat,”jelasnya.


MASALAH BESAR

Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan terlambatnya penerbitan persetujuan impor GM untuk GKR akan menjadi masalah besar bagi industri mamin.

Pasalnya, saat ini para pelaku industri mamin tengah memacu produksinya untuk mengantisipasi kenaikan permintaan untuk periode Lebaran 2020.

“Biasanya 4 bulan sebelum bulan puasa, kita sudah persiapan menaikkan kapasitas produksi. Kenaikan kapasitas produksi ini tentu membutuhkan kepastian pasokan GKR. Kalau produsen GKR saja terkendala dalam melakukan produksi, tentu imbasnya akan sampai ke kami,” jelasnya.


Adhi menyebutkan stok GKR di tingkat produsen mamin masih ada. Namun, stok tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi hingga akhir pekan ini. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha industri mamin ketir-ketir.

Dia mengaku telah mengirimkan surat kepada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terkait dengan kekhawatiran industri mamin akan pasokan GKR, pada 16 Januari 2020.

Dalam surat tersebut, Gapmmi meminta Kemendag segera merespons keluhan AGRI mengenai persetujuan impor GM untuk GKR yang tak kunjung dikeluarkan.


Dalam surat itu disebutkan bahwa para pelaku industri mamin membutuhkan kepastian pasokan bahan baku pemanis itu guna mempersiapkan kenaikan permintaan Lebaran 2020. Namun demikian, hingga saat ini surat tersebut belum mendapatkan jawaban dari Kemendag.


Di sisi lain, Adhi mengklaim kuota impor GM untuk GKR 1,6 juta ton pada semester I/2020 di bawah proyeksi kebutuhan industri mamin. Pasalnya, dia memprediksi kebutuhan GKR untuk industri mamin pada paruh pertama tahun ini mencapai 1,9 juta ton.

“Kalau kata pemerintah, alokasi impor tersebut akan dievaluasi berkala pada April 2020. Kita tunggu evaluasinya seperti apa. Sebab, idealnya, porsi alokasi impor untuk semester I/2020 lebih besar daripada semester II/2020, mengingat Lebaran jatuh pada paruh pertama tahun ini,” ujarnya.


Wakil Ketua Umum Bidang Industri Pangan Strategis Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Juan Permata Adoe mengatakan pemerintah harus segera merespons keluhan kedua industri tersebut, terutama untuk industri mamin. Pasalnya, kepastian pasokan produk makanan dan minuman dibtuhkan untuk menyambut periode Lebaran 2020.

“Pemerintah mungkin ada pertimbangan sendiri belum menerbitkan persetujuan impor sampai saat ini. Namun, jangan sampai hal itu menjadi kendala bagi industri terkait, terlebih produk mamin merupakan produk yang paling dibutuhkan masyarakat pada periode bulan puasa dan Lebaran,” katanya.


Sementara itu, ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan apabila terhambatnya pasokan bahan baku untuk industri mamin terjadi, maka akan berdampak pada kenaikan harga produk tersebut. Situasi itu akan menjadi salah satu penyebab naiknya inflasi pada periode Lebaran 2020.

“Seharusnya, industri kita sudah bisa menyiapkan substitusi bahan baku impor, dalam hal ini GM untuk GKR. Namun, sampai saat ini ketersediaan substitusi bahan baku tersebut belum mumpuni. Ketika terjadi kendala dalam proses importasi bahan baku, tentu dampak negatifnya akan merembet ke industri hilir seperti mamin, ” jelasnya.


Terpisah, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinasi Perekonomian Musdalifah Mahmud mengatakan kewenangan penerbitan izin impor GM untuk GKR sudah ada di tangan Kemendag. Pasalnya, rapat koordinasi antarkementerian di Kemenko Perekonomian telah memutuskan kuota impor GM untuk GKR sebesar 3,2 juta ton tahun ini.

“Saya belum mendapatkan laporan mengenai belum terbitnya persetujuan impor GM untuk GKR tahun ini. Namun, yang pasti, rakor telah memutuskan bahwa kuota impor tahun ini sebesar 3,2 juta ton,”katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Wisnu Wardhana dan Sekretaris Jenderal Kemendag Oke Nurwan belum memberikan respons ketika dikonfirmasi mengenai belum terbitnya persetujuan impor GM untuk GKR.

(Sumber: Bisnis)