21 Jan
INDUSTRI TPT : Pendalaman Struktur Jadi Fokus

Andi M. Arief | Senin, 20/01/2020 02:00 WIB

Arah pertekstilan yang semula berorientasi ekspor kini akan berfokus pada penguatan struktur industri.

Angin segar berhembus di sektor pertekstilan, seiring dengan terpilihnya Jemmy Kartiwa Sastra sebagai nakhoda baru di Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) periode 2020-2023.


Jemmy terpilih dengan perolehan suara 217 dari 488 suara pemilih mengungguli Iwan Setiawan Lukminto, Djino Martini, Anne Patricia, dan Irwandy MA Rajabasa. Direktur Utama pabrikan spinning di Bandung itu berjanji akan meningkatkan derajat industri kecil dan menengah (IKM) dalam kepemimpinannya.


“Kenapa saya bilang mau ajak IKM? Karena untuk menggantikan KITE menjadi KLTE . Saya harapkan kerja sama industri menengah dengan IKM bisa supply kekosongan kain Grey impornya. Otomatis impor akan berkurang,” katanya kepada Bisnis, pekan lalu.


Jemmy menilai salah satu sebab derasnya arus impor kain ke dalam negeri adalah lemahnya integrasi antara industri hulu dan hilir tekstil produk tekstil (TPT). Menurutnya, dengan integrasi aktif dari industri hulu, efisiensi biaya produksi IKM akan meningkat.


Seperti diketahui, pemerintah telah mengabulkan permintaan safeguard atas produk industri hulu dan antara TPT. Keputusan itu tertuang dalam tiga peraturan menteri keuangan (PMK).


Pertama, PMK No.161/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Benang (Selain Benang Jahit) dari Serat Stapel Sintetik dan Artifisial.


PMK ini mengatur produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dikenai bea masuk Rp1.405/kilogram. Dalam hal ini kebijakan tarif dikenakan pada enam pos tarif.


Kedua, PMK No.162/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Produk Kain.


PMK ini menyatakan produk kain impor dikenai bea masuk beragam yang disesuaikan dengan pos tarifnya, yakni Rp1.318/meter—Rp9.521/meter. Tarif tersebut dikenakan terhadap 103 pos tarif produk kain.


Selain ditetapkan dalam rupiah per meter, tiga produk kain juga dikenakan bea masuk dalam bentuk persen, yakni kain dengan pos tarif 5408.22.00 dikenai bea masuk 39,40%; pos tarif 5408.32.00 sebesar 67,70% dan pos tarif 5408.34.00 sebesar 36,30%.


Ketiga, PMK No.163/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur dan Barang Perabot Lainnya.


Pada PMK ini diatur produk tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur dan barang perabot lainnya, dikenai bea masuk Rp41.083/kg. Setidaknya terdapat delapan pos tarif dari produk-produk tersebut yang dikenai bea masuk tindakan perlindungan sementara (BMPTS).


Jemmy menyatakan pelaku industri TPT tidak akan mengulangi kesalahan saat hanya memproteksi serat polyester pada dekade silam. Tindakan pengamanan parsial ini merupakan awal ketergantungan industri hilir dengan kain impor.


Oleh karena itu, dia berjanji segera menyerahkan bukti derasnya impor pada industri hilir TPT kepada pemerintah.


PERUBAHAN

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benanng Filamen (APSyFI) Redma Wirawasta mengatakan industri TPT akan menemui perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Jemmy. Pasalnya, kedua asosiasi tekstil tersebut kini memiliki misi yang sama yakni integrasi hulu-hilir dan memperkuat pasar domestik.


Redma menyampaikan derasnya arus impor pada dekade terakhir membuat klaim pabrikan hilir terhadap tingginya harga benang dan kain lokal menjadi kenyataan baru-baru ini. Menurutnya, maraknya arus impor membuat pabrikan hulu TPT tidak bisa memperbarui dan memperbanyak mesin.


“Karena costumer-nya makin lama makin sedikit. Tidak bisa mengubah mesin. Jadi, mesinnya tidak efisien. Jadi beneran mahal,” ujarnya kepada Bisnis.


API mendata ada lonjakan volume kain impor pada 2016–2018, sedangkan volume produksi lokal dan ekspor stagnan cenderung menurun.


Pada 2018, asosiasi mencatat pabrikan lokal sudah hampir memenuhi seluruh konsumsi kain industri hilir sebanyak 3,135 juta ton. Namun, volume kain impor meningkat 14,56% menjadi 864.942 ton atau menguasai 27,55%.


Di sisi lain, utilitas pabrik anjlok ke ambang batas di level 41,95% atau memproduksi 1,315 juta ton. Utilitas pabrik kain turun sejak 2012 atau sejak berlaku safeguard terhadap serat polyester.


Redma menilai dengan proteksi yang terintegrasi, pabrikan hulu dapat kembali investasi mesin dan meningkatkan daya saing. Namun, daya saing produk hulu lokal baru akan menyaingi kain impor paling cepat pada 2024.


“Pilihannya dua kali periode safeguard atau satu kali periode safeguard tapi 4 tahun. Itu kalau pemerintah mau serius benerin daya saing listrik, gas, logistik, dan restrukturisasi mesin. Kalau itu tidak jalan, tidak ada investasi,” katanya.


Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah bertemu dengan API pada awal 2020. Berdasarkan pertemuan tersebut, setidaknya ada 11 hal yang harus dipenuhi agar daya saing industri TPT meningkat di pasar domestik maupun global.


“Industri TPT perlu bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi melalui penerapan teknologi yang lebih modern yang ditunjang sumber daya manusia (SDM) kompeten,” ujarnya.


Hal ini sesuai dengan penerapan peta jalan Making Indonesia 4.0 dalam upaya kesiapan menghadapi era revolusi industri 4.0. Menurutnya, adopsi teknologi industri 4.0 akan mempercepat peningkatan daya saing industri TPT.


Agus menargetkan produsen tekstil dan garmen masuk jajaran lima besar dunia pada 2030. “Dalam 2 tahun terakhir, meskipun di tengah tekanan kondisi ekonomi global, perkembangan industri TPT terus membaik, baik itu di pasar domestik maupun internasional.”


Bagaimana pun, integrasi sektor hulu hiling menjadi kuncinya.


Editor : Fatkhul Maskur


(Sumber : bisnis.com)