02 Jan
SATU DEKADE TPT : Dunia Litbang & Industri Butuh Harmoni

Andi M. Arief | Selasa, 31/12/2019 02:00 WIB


Bisnis, JAKARTA — Dalam 1 dekade terakhir, sektor tekstil dan produk tekstil masih dihiasi masalah klasik, yakni ketidakselarasan sistem pendidikan dengan dunia industri. Efeknya menjadi masalah nyata yang memuncak pada 2016 ketika impor kain China menggoyahkan struktur industri.


Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mendata nilai kain impor selalu lebih besar dari penjualan kain lokal setidaknya sejak 2014. Adapun, lonjakan volume kain impor mulai terasa pada 2016 atau naik sekitar 10,09% menjadi sekitar 698.000 ton.


Angka itu meningkat tahun ini mendekati angka 1 juta ton atau tumbuh 12,35% secara tahunan. Kapasitas yang berlebih dan insentif ekspor pemerintah membuat kain China memiliki harga yang sangat kompetitif di Indonesia atau hingga 20% dari kain lokal.


Ketua Umum API Ade Sudrajat mengatakan tingginya daya saing kain dari China lantaran mesin yang efisien. Sebaliknya, rendahnya efisiensi mesin pabrik tekstil Indonesia karena paradigma kuno pelaku industri.


“Industri kain dari hulu—dari serat—sampai dengan kain belum mengikuti tren teknologi. Hasilnya kehilangan efisiensi. Teknologi juga bermain, apalagi sekarang mengarah ke industri 4.0. Industri kita masih terlena dengan paradigma lama,” katanya kepada Bisnis, Senin (30/12).


Sekretaris Jenderal API Jawa Barat Rizal Rakhman berujar rendahnya efisiensi mesin di pabrik disebabkan oleh tidak selarasnya fasilitas pendidikan, pengembangan, dan riset tekstil dengan pihak industri. Selama ini, keduanya masih berjalan sendiri-sendiri.


Secara konsolidasi, kondisi produksi TPT—khususnya industri kecil dan menengah—masih menunjukkan tren positif. Namun, Rizal menilai dekade ini ditutup dengan tekanan yang membuat kondisi industri TPT kurang kondusif.


Rizal menyatakan API segera mengajukan safeguard untuk produk garmen lokal. Hal tersebut penting dilakukan lantaran daya saing garmen lokal akan timpang dengan garmen impor karena tingginya harga bahan baku.


“Saya pikir kami berhak melindungi negara kita . Semua negara melakukan hal yang sama. Jadi, itu hal yang wajar memproteksi perdagangan dalam negeri,” katanya.


Kementerian Perindustrian menyambut positif usulan pengajuan perlindungan pakaiain jadi tersebut. Rizal menilai hal tersebut sebagai keberpihakan pemerintah dalam melindungi IKM garmen nasional. Pasalnya, pasokan pakaian jadi di dalam negeri sebagian besar dipasok oleh IKM garmen.


Ketua Bidang Organisasi API Jawa Barat Kevin Hartarto menyatakan status nett exporter industri TPT nasional bisa berubah menjadi nett importir pada 2020 jika safeguard tersebut tidak dilaksanakan. Menurutnya, terdapat tren peningkatan impor garmen yang signifikan selama 2017—2019.


Kevin mencatat ada satu pos tarif garmen yang memiliki volume tarif hingga 200% lebih tinggi dari tahun lalu. Menurutnya, setengah pos tarif produk garmen memiliki tren peningkatan volume impor yang signifikan dalam 3 tahun terakhir.


Di sisi lain, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan pelaku industri kain selama ini minim memanfaatkan fasilitas restrukturisasi permesinan. Adapun, fasilitas restrukturisasi permesinan adalah bantuan dana berupa potongan biaya pembelian sesuai dengan asal mesin tersebut.


“Mereka bikin produk juga tidak diserap pasar akibat daripada banyaknya impor, itu yang jadi masalah,” katanya kepada Bisnis.


Jadi, sebenarnya kalau soal akses pasar itu tidak hanya cukup dengan memberikan kesempatan promosi, tapi produk asing yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri itu harus disetop impornya.


Editor : Fatkhul Maskur

(Sumber : bisnis.com)