02 Jan
Diversifikasi Pangan Lokal Terancam Komoditas Impor

Ahad 22 Dec 2019 20:06 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Nur Aini

Ketela pohon

Foto: antara

Beras masih berkontribusi 85 persen terhadap sumber karbohidrat masyarakat Indonesia.


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal perlu kembali diperkuat oleh pemerintah. Hal itu, demi mengurangi ketergantungan beras yang saat ini menjadi bahan pangan pokok masyarakat secara nasional. Di satu sisi, terdapat gejala pergerseran konsumsi beras ke makanan berbahan baku gandum yang merupakan komoditas impor.


Direktur Pusat Riset Pangan Berkelanjutan Universitas Padjajaran, Ronnie Natawidjaja menuturkan, saat ini beras berkontribusi sekitar 85 persen terhadap sumber karbohidrat. Sisanya, dipenuhi oleh jagung, ketela, maupun sagu.


Kontribusi beras terus mengalami peningkatan sejak era orde baru. Itu diakibatkan adanya sentralisasi beras sebagai instrumen kesejahteraan sehingga masyarakat daerah yang bukan pemakan beras, beralih ke beras.


Namun, Ronnie mengatakan, meskipun kontribusi beras mendominasi sebagai penghasil karbohidrat, terdapat gejala penurunan konsumsi beras. Kajian BPS terakhir BPS menunjukkan, konsumsi beras tahun 2012 sebesar 114,8 kilogram (kg) per kapita per tahun dan terus menurun menjadi 111,58 per kapita per tahun pada 2017.


Menurut Ronnie, penurunan itu karena adanya pergeseran konsumsi karbohidrat ke makanan berbahan dasar gandum yang bergantung pada importasi. Dalam kurun waktu yang sama 2011-2017, volume impor biji gandum dan meslin naik pesat dari 6,25 juta ton menjadi 11,43 juta ton.

Sebagian besar gandum diimpor dari Ukraina, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat. Sebagai catatan, selain untuk pangan, gandum impor juga digunakan untuk bahan baku pakan ternak.


"Sekarang, konsumsi beras per kapita turun lagi ke bawah 100 kilogram karena ada. Cuma masalahnya beralihnya justri ke roti, mi, yang bahannya dari gandum. Itu membuat impor naik. Harusnya, kita beralih ke pangan lokal seperti jagung, ketela, sagu," kata Ronnie kepada Republika.co.id, Ahad (22/12).


Kementerian Pertanian Amerika Serikat dalam laporannya Grain and Feed Update Desember 2019 menyebutkan, saat ini terdapat 28 pabrik tepung terigu di bawah 23 perusahaan dengan total kapasitas pengolahan 11,8 juta ton per tahun. Tahun ini, impor gandum untuk pangan dan ternak diprediksi tumbuh 2,5 peren menjadi 10,78 juta ton dari sebelumnya 10,5 juta ton.  


Ronnie berpendapat, hal itu menjadi masalah karena hingga kini belum ada komoditas lokal yang mampu mengganti gandum. Sementara, generasi milenial kurang berminat pada pangan lokal selain beras lantaran masih dikemas dengan sangat tradisional.


Menurutnya, perlu dukungan promosi dan kemajuan teknologi untuk bisa mengemas pangan lokal dengan lebih modern. Olahan pangan lokal juga butuh diversifikasi agar bisa menjadi makanan jadi yang diminati. Sejauh ini hasil teknologi olahan baru bisa membuat mokaf yang berbahan baku ubi kayu sebagai pengganti tepung terigu dari gandum.


Hanya saja, mocaf belum bisa menggantikan 100 persen peran gandum karena sifat khas gandum yang belum tergantikan. "Belum ada pengganti yang setara dengan gandum. Saya yakin bisa ditemukan hanya butuh waktu," kata Ronnie.


Karenanya, peran industri olahan pangan menjadi strategis. Pemerintah mesti mendorong para ahli industri untuk bisa mengembalikkan eksistensi pangan lokal. "Sejarah dan budaya masyarakat Indonesia bukan pemakan mie, tapi kok bisa jadi pemakan mie terbesar di dunia? itu karena peran industri," ucapnya menambahkan.


Pakar Pertanian Universitas Islam Makassar, Suardi Bakri menuturkan, Sulawesi Selatan saat ini menjadi penyangga beras bagi 23 provinsi di Indonesia. Menurut dia, beras tidak bisa terus diandalkan menjadi pangan pokok karena akan sangat berat bila untuk mengikuti perkembangan jumlah penduduk.


Hanya saja, Suardi menilai isu diversifikasi pangan yang digaungkan pemerintah kurang implementasi. "Jangan hanya slogan, tapi aksi nyata. Imbauan saja tidak akan efektif," kata dia.


Menurut Suardi diversifikasi pangan harus dilakukan berdasarkan masing-masing potensi pangan yang tumbuh di daerah setempat. Seperti misalnya sagu jagung, dan ketela di beberapa daerah Indonesia Tengah dan Timur. Di Sulsel sendiri, kata dia, terdapat beberapa kabupaten yang menjadi penghasil jagung dan sagu. Menurut dia, daerah penghasil harus dijaga dan terus diberi dukungan.


Pihaknya pun menyarankan agar pemerintah bisa menyusun kebijakan dimulai dari keluarga petani. Perlu ada pilot project yang konkret untuk pengembangan daerah-daerah penghasil pangan pokok selain beras. Tentunya, dengan dukungan teknologi industri.


"Kalau diversifikasi tidak dimulai, kita terancam oleh gandum impor dan ketika beras tidak cukup, kita ketergantungan beras impor," katanya.


Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, Said Abdullah, mengatakan, era 1999-2010 konsumsi pangan makin tersentralisasi ke beras. Jauh berbeda sebelum itu di mana varian menu sumber karbohidrat sangat beragam.


Namun, beberapa waktu terakhir, konsumsi gandum terus meningkat yang ditandai dengan banyaknya makanan berbasis tepung terigu. "Gorengan saja pakai tepung terigu. Hampir semua basisnya tepung," kata dia.


Masalah bertambah karena harga gandum setengah kali lipat lebih murah dibanding harga beras. Di saat yang bersamaan, keberadaan pangan lokal selain beras makin sulit ditemukan. Said menilai, upaya diversifikasi pangan gagal karena pemerintah tidak serius. Kebijakan pangan selama ini hanya difokuskan pada beras.


Said mengatakan, setidaknya ada dua pilihan yang bisa ditempuh. Pertama, mengurangi impor gandum dengan pengembangan pangan lokal, atau mengembangkan teknologi untuk bisa memproduksi gandum di Indonesia. Sebab saat ini, beberapa industri mulai mengembangkan penanaman gandum melihat konsumsinya yang terus bertambah.


"Kita bukan tidak setuju dengan gandumnya, tapi yang kita tidak setuju karena memang tidak kita produksi itu, kan?" katanya.


(Sumber : republika.co.id)