29 Mar
LIBUR LEBARAN : Industri Khawatir Pembatasan Angkutan

Annisa S. Rini Kamis, 28/03/2019 02:00 WIB


Bisnis, JAKARTA — Pelaku industri pengolahan meminta pemerintah lebih bijak dalam membatasi angkutan barang selama masa libur Lebaran mendatang.


Adhi S. Lukman, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gappmi), mengatakan pembatasan angkutan barang apabila terlalu lama pasti akan mengganggu industri. Oleh karena itu, dia berharap agar pembatasan pada tahun ini tidak terlalu panjang.


“Dampak pembatasan yang lama bisa ke kekurangan barang karena kapasitas gudang di daerah maksimal 7 hari—14 hari saat normal, kalau Lebaran kebutuhan bisa naik 2 hingga 3 kali lipat sehingga lebih cepat habis, sekitar 4 hari—5 hari,” ujarnya Selasa (26/3).


Selain itu, pembatasan yang terlalu lama juga berdampak ke sisi keuangan apabila stok terlalu banyak di daerah karena keuangan distributor terbatas. Pasalnya, industri mamin membutuhkan stok yang mengalir dengan baik.


Hal senada juga disampaikan oleh Asosiasi Produsen Serat dan Filament Indonesia (APSyFI). Redma Gita Wirawasta, Sekjen APSyFI, meminta pembatasan angkutan barang selama masa libur panjang diatur lebih bisa berimbang dan mengakomodir berbagai kepentingan.


Dia menegaskan pihaknya mendukung kebijakan untuk mengatur transportasi barang khususnya yang melalui jalan tol terkait prediksi kepadatan arus lalu lintas pada periode libur Lebaran. “Untuk dapat mengakomodir berbagai kepentingan termasuk kepentingan industri, kami harap pemerintah khususnya Kepolisian dan Kementerian Perhubungan dapat tetap bekerja ekstra seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Redma.


APSyFI saat ini sedang meminta Kemenperin dan Kemendag untuk memilah sektor industri dan perdagangan yang sangat membutuhkan transportasi barang pada saat libur Lebaran. Pasalnya, terdapat beberapa sektor industri yang sangat kritis jika dikenakan pembatasan transportasi karena alasan karakter industrinya yang harus berjalan 24 jam penuh selama 365 hari setahun.


Dia menuturkan sektor pembuatan serat yang teknologinya tidak memungkinkan untuk berhenti, dengan sistim silo curah yang hanya bisa menampung bahan baku maksimal 3 hari, pembatasan transportasi bahan baku lebih dari 2 hari berturut-turut akan mengakibatkan kegagalan produksi dan kerugian ratusan juta dolar.


“Jadi, kalau tidak bisa disuplai bahan baku lebih dari 2 hari, mesin harus dimatikan selama 1 bulan maka secara total industri hilirnya yaitu industri tekstil dan produk tekstil akan kekurangan bahan baku untuk 1 bulan berikutnya,” jelasnya.


Menurutnya, transpotasi untuk kepentingan ekspor juga hal lain yang harus diperhatikan pemerintah karena di negara tujuan ekspor tidak mengenal hari libur Lebaran. Tidak hanya pada saat libur, tetapi juga mempengaruhi kredibilitas produsen dalam negeri dimata pembeli. Redma mengusulkan agar pelarangan transportasi untuk ekspor dan waktu libur operasional pelabuhan hanya dilakukan 2 hari yaitu pada saat Lebaran saja.


Adapun terkait dengan libur Lebaran tahun ini, APSyFI memperkirakan kepadatan puncak arus mudik bisa terjadi pada tanggal 31 Mei dan 1 Juni, sedangkan untuk arus balik diperkirakan terjadi pada 8 dan 9 Juni.


Untuk itu APSyFI mengusulkan agar pelarangan operasional truk barang hanya terjadi pada puncak arus mudik dan arus balik saja, sementara pada tanggal 3 sampai 7 Juni bisa diberlakukan aturan pembatasan yang bersifat kondisional buka tutup tergantung kondisi dilapangan.


Pada libur Lebaran tahun ini APSyFI tetap meminta Kemenhub lebih bisa memperhatikan masukan dari kalangan industri. APSyFI juga meminta agar keputusan bisa diambil dan disosialisasikan satu bulan sebelumnya sehingga industri bisa melakukan perencanaan yang matang.


“Memang urusan mudik adalah hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, tetapi permasalahan ekonomi industri juga tidak kalah pentingnya,” kata Redma.


Rachmat Hidayat, Ketua Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin), juga berharap pemerintah pada tahun ini memutuskan aturan pelarangan operasi truk angkutan barang dengan bijak. Lebih jauh, Rachmat menyatakan pihaknya memahami masyarakat juga membutuhkan kenyamanan saat mudik.


Oleh karena itu, dia berharap pemerintah bisa seimbang dalam mengatur pengoperasian truk selama Lebaran. “Kenyamanan mudik terjaga, tetapi di sisi lain aktivitas logistik industri jangan terlalu terhambat karena akan membahayakan tatanan barang, persediaan di pasar bisa berkurang, sedangkan produksi menumpuk,” jelasnya.


Pada tahun lalu, truk angkutan barang dilarang beroperasi pada 12-14 Juni untuk arus mudik dan 22-24 Juni untuk arus balik. Rachmat menyatakan pelaku industri memaklumi pelarangan tersebut karena selama 2018 masih banyak pembangunan infrastruktur. Sementara itu, pada tahun ini, seiring dengan mulai beroperasinya beberapa ruas jalan tol baru, dia berharap pemerintah bisa mempertimbangkan agar pelarangan operasi truk angkutan barang tidak terlalu lama.


Sementara itu, Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menuturkan pihaknya telah terbiasa mengatasi pembatasan angkutan barang selama Lebaran dengan menumpuk bahan di gudang. Hal ini juga diterapkan pada industri hilir. (Annisa S. Rini)


Editor : Fatkhul Maskur

(Sumber : Bisnis.com)