29 Mar
Industri Substitusi Impor Hemat Devisa

Kamis 28/3/2019 | 00:04

Strategi Pembangunan - Beri Insentif Memadai bagi Industri Pertanian Nasional


Foto : Sumber: BPS, Kemendag – Litbang KJ/and

Sebelum pasar global bergerak, sekarang juga bangun dan perkuat industri nasional.

JAKARTA - Penguatan struktur industri na­sional mesti segera dimulai dari sekarang juga dengan fokus membangun industri substitusi impor khususnya untuk kelompok bahan baku dan penolong yang mendominasi 75 persen impor Indonesia.


Melalui substitusi impor, seperti pangan, negara bisa menghemat devisa sekitar 13 miliar dollar AS setahun dari impor pangan. Oleh ka­rena itu, pemerintah mesti segera membangun industri pertanian nasional yang kuat untuk mendukung substitusi impor pangan.


Pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan pe­ngembangan industri substitusi impor perlu dimulai sekarang juga terutama untuk mene­kan impor barang yang sebenarnya bisa dipro­duksi di dalam negeri. Ini menyebabkan devisa dihamburkan secara percuma.


“Seharusnya diprioritaskan jenis substitusi barang yang selama ini diimpor dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang lama,” ujar dia, ketika dihubungi, Rabu (27/3).


Untuk itu, Munawar menilai pemerintah perlu mengidentifikasi jenis-jenis barang yang selama ini diimpor dalam volume besar dan berlangsung terus menerus, seperti kelompok bahan baku dan produk pertanian.


“Faktor waktu dan volume bisa menjadi pertimbangan utama karena ini sangat mem­boroskan devisa. Contohnya pangan, orang selamanya membutuhkan makanan, sedang­kan kita sebagai negara agraris semestinya bisa memproduksi sendiri. Akan menjadi paradoks kalau tetap terus impor,” tukas dia.


Sebelumnya, ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta, YS Susilo, mengingatkan Indone­sia jangan hanya menunggu hingga ekonomi dunia membaik. Pemerintah harus mulai se­karang juga merealisasikan perbaikan dan penguatan struktur industri nasional sebe­lum pasar bergerak, karena akan lebih mudah membangun apabila masih masa transisi. De­ngan begitu, Indonesia sudah siap ketika per­tumbuhan ekonomi global mulai pulih.


Susilo juga meminta pemerintah harus segera memulai dari sekarang membangun industri pertanian nasional untuk mendukung substitusi impor pangan. Substitusi impor perlu menjadi prioritas karena memiliki se­jumlah peran yang sangat strategis.


Pertama, pasarnya sudah terjamin ada di Indonesia. Makanya sekarang juga bangun industri bahan penolong,” papar dia.


Kedua, menghemat devisa negara. “Bayang­kan jika barang impor yang sangat besar itu disebar ke seluruh ekonomi rakyat, maka betapa makmurnya kita. Itulah devisa kita yang berharga. Jika terus mengimpor pangan hanya mengun­tungkan petani negara eksportir,” jelas Susilo.


Ketiga, membuka lapangan kerja baru. Ke­empat, mendukung hilirisasi industri yang me­miliki produk bernilai tambah. Namun, untuk menopang hilirisasi itu, Indonesia harus man­diri bahan baku dan bahan penolong terlebih dahulu. “Kalau tidak mandiri, bukan hilirisasi,” tukas dia.


Bangun Industri Dasar

Dewan Pembina Institut Agroekologi Indo­nesia (Inagri), Ahmad Yakub, mengatakan di dalam strategi pembangunan nasional sebe­narnya sudah ada kewajiban untuk memba­ngun industri dasar seperti baja, kimia, tekstil, dan pangan.


Namun, dengan ekonomi dunia yang sema­kin saling terhubung, justru semua kebutuhan dasar tersebut nilai impornya makin besar, In­donesia kembali menjadi seperti era kolonial yang hanya menjadi pemasok barang mentah internasional.


Hari ini, ungkap Yakub, impor pangan ma­kin masif karena beberapa faktor, seperti per­buruan rente kuota impor, juga karena ada modal korporasi besar yang ditanam di luar negeri kemudian menjadikan Indonesia seba­gai pasar.


“Kalau kita cek perusahaan-perusahaan eksportir pangan ke Indonesia, sepertinya ada modal dari korporasi kita juga. Nah, ini kan menguntungkan korporasi tapi tidak menyum­bang apapun untuk Indonesia,” papar dia.


Padahal, lanjut Yakub, industri pangan dan industri dasar lainnya adalah industri yang menyerap lapangan kerja terbesar, termasuk di industri turunannya.


Oleh karena itu, Yakub mengingatkan jika pemerintah kurang memberikan insentif pada pengusaha untuk membangun industri perta­nian di Indonesia, kerugian negara sangat be­sar termasuk dampak pengangguran jika hanya mengandalkan ekonomi perdagangan. YK/SB/ahm/WP


Sumber: Koran Jakarta