27 Mar
PERSAINGAN USAHA : Impor Bawang Putih Jadi Sorotan KPPU

MG Noviarizal Fernandez Selasa, 26/03/2019 02:00 WIB


Bisnis, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha akan memanggil Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk dimintai keterangan terkait dengan rencana importasi bawang putih yang akan dilakukan oleh Perum Bulog.


Juru Bicara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Guntur Saragih mengatakan bahwa hasil rapat komisioner Senin (25/3) memutuskan bahwa wasit persaingan usaha itu akan meminta keterangan kedua menteri tersebut karena ada beberapa hal yang dinilai berkaitan dengan persaingan usaha.


“Dalam rapat, kami akan panggil Kemendag dan Kementan untuk menjelaskan kebijakan impor bawang putih yang dilakukan Bulog karena berpotensi ganggu persaingan usaha. Kita tahu untuk impor bawang ada aturan Permentan yang meminta importir bawang putih harus menanam 5% dan akan menjadi cost bagi importir. Ketika Bulog tidak kena berarti tidak dalam level persaingan yang sama,” ujarnya, Senin (25/3).


Menurutnya, Kementerian Pertanian tentunya memiliki argumentasi logis yang mendasari penyusunan aturan penanaman bawang putih bagi importir tersebut.


Selain itu, imbuhnya, kementerian tersebut tentunya juga memiliki argumentasi yang memperbolehkan Bulog mengimpor bawang putih tanpa harus melalui mekanisme penanaman bawang.


Argumentasi seperti inilah yang menurutnya akan dicecar oleh KPPU ketika memanggil para wakil kementerian untuk dimintai keterangan. Jika argumentasinya berkaitan dengan kelangkaan, pihaknya tentu akan melihat penjelasan detailnya dan membandingkan apakah jumlah importasi tersebut sesuai dengan angka kelangkaan.


Komisioner KPPU Chandra Setiawan menilai keistimewaan kepada Bulog bukan hanya menciptakan ketidakadilan terhadap importir yang patuh terhadap regulasi, diskresi juga berpotensi melanggar hukum. Dia menilai, penugasan tersebut mesti termaktub dalam perundang-undangan, minimal dalam peraturan menteri pertanian yang mengurusi rekomendasi impor produk hortikultura.


“Pemerintah itu yang penting diatur dengan perundang-undangan. Ada pengecualian itu. Ada atau tidak. Ketika ada, peraturan itu berarti dikecualikan,” ucapnya.


Sebaliknya jika tidak aturan yang memungkinkan terjadi pengecualian, pemberian izin impor tanpa melalui mekanisme penanaman bawang di dalam negeri mengakibatkan persaingan usaha menjadi tidak sehat. Pasalnya, selama ini importir mesti mematuhi kewajiban menanam bawang putih dengan produksi 5% dari total yang diimpor.


Sebelumnya, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengimpor 100.000 ton bawang putih guna menekan harga bawang putih di pasaran agar tidak melonjak menjelang Lebaran tahun ini.


Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan penugasan tersebut dapat segera direalisasikan pada bulan ini sebelum harga bawang putih terus naik.


“Bawang putih lagi naikkan, ini sekitar Rp45.000 . Jadi, kami menugaskan Bulog untuk impor segera. Angkanya kira-kira 100.000 ton,” ungkapnya usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Jakarta, Senin (18/3) malam.


Importasi tersebut diharapkan dapat segera menekan harga bawang putih di pasaran menjadi sekitar Rp25.000 per kg dari posisi saat ini yang mencapai kisaran Rp45.000 per kg. Harga disebut sudah naik sejak bulan ini.


Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar Utomo menyebutkan eksekusi penugasan untuk mengimpor bawang putih akan dilaksanakan secepatnya. Namun, pihaknya belum bisa memastikan kapan tepatnya impor bisa terlaksana.


Pasalnya, saat ini masih ada sejumlah prosedur yang perlu dijalankan seperti mendapatkan surat penugasan dari Kementerian BUMN, rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian, pengajuan ke Menteri Perdagangan hingga akhirnya perizinan impor (PI) didapatkan.


“Harapan kami, sebelum Lebaran sudah harus masuk supaya nanti harga-harga stabil,” ujarnya. ^(M.G. Noviarizal Fernandez)


Editor : Nurbaiti

(Sumber : Bisnis.com)