27 Mar
NERACA DAGANG : Banjir Impor Tekstil Mengancam

Annisa Sulistyo Rini Selasa, 26/03/2019 02:00 WIB


Bisnis, JAKARTA — Impor tekstil sepanjang tahun ini diperkirakan naik hingga 15% dengan adanya dua momentum yang mendorong kenaikan permintaan dalam negeri yakni pemilihan umum dan Lebaran. Industri pun meminta pemerintah turun tangan untuk melindungi industri dari serangan impor.


Redma Gita Wirawasta, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), mengatakan dengan kondisi saat ini, di mana impor belum dikendalikan dengan optimal, kenaikan sepanjang 2019 diperkirakan mencapai dua digit jika dibandingkan dengan realisasi impor tahun lalu.


“Tahun ini kan kebutuhan buat baju-baju kampanye dan juga ada momen Lebaran. Dengan kondisi sekarang, saya perkirakan impor bakal naik sampai 15%,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (25/3).


Menurutnya, kenaikan kebutuhan tekstil menjelang hari raya terlihat dari permintaan per kuartal yang berpetapan dengan Lebaran. Misalnya, tahun lalu Idul Fitri jatuh pada Juni, maka kebutuhan pada kuartal II tahun lalu naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan kuartal I.


Dia menuturkan permintaan tekstil untuk kebutuhan kampanye tahun ini mendorong permintaan, tetapi tidak signifikan. Menjelang Lebaran tahun ini, impor diperkirakan akan naik pada akhir April dan Mei.


“Biasanya yang naik impornya produk kain dan pakaian jadi. Impor kain banyak dari China, Korea Selatan, dan Taiwan. Kalau garmen banyak dari negara Asean, seperti Thailand dan Vietnam,” ujarnya.


Impor tekstil yang berada dalam tren kenaikan setiap tahun membuat pertumbuhan industri pun cenderung stagnan. Salah satu yang disoroti oleh para pelaku industri tekstil adalah aturan yang memperbolehkan seluruh impor masuk melalui pusat logistik berikat (PLB).


Menurut Redma, kebijakan tersebut menunjukkan ketidaksinkronan antar kementerian. “Kemenkeu melarang impor borongan, tetapi Kemendag ada aturan impor lewat PLB,” katanya.


Pihaknya pun meminta Presiden Joko Widodo turun langsung mengatasi masalah gempuran impor di sektor tekstil. Asosiasi, lanjutnya, akan mengirim surat langsung kepada Presiden, apalagi masalah impor menjadi biang kerok defisit neraca perdagangan dalam 2 tahun terakhir.


“Presiden kan selalu mengeluh defisit neraca perdagangan, kami mohon Presiden yang langsung turun tangan karena sebenarnya sudah tahu betul permasalahannya ada di mana," ujarnya.


Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, impor produk tekstil pada 2018 tercatat senilai US$7,81 miliar atau tumbuh 12,17% y-o-y, sedangkan ekspor industri tekstil senilai US$4,651 miliar, atau turun 0,1% dibandingkan 2017 yang senilai US$4,655 miliar.


Pada periode yang sama ekspor pakaian jadi, yang merupakan produk hilir industri tekstil, tercatat senilai US$8,62miliar atau tumbuh 8,9% secara tahunan.


Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan peningkatan kemampuan sektor hulu menjadi salah satu fokus Kementerian Perindustrian untuk memacu kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT).


Industri ini menjadi salah satu sektor penting karena merupakan industri padat karya dan berorientasi ekspor sehingga memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. Beberapa langkah strategis telah disiapkan agar industri TPT nasional bisa memasuki era digital.


"Misalnya, selama tiga hingga lima tahun ke depan, Kemenperin fokus mendongkrak kemampuan di sektor hulu untuk meningkatkan produksi serat sintetis," ujarnya.


Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sektor tekstil hulu antara lain menjalin kerja sama atau menarik investasi perusahaan penghasil serat berkualitas. Investasi ini juga bertujuan untuk mengurangi impor.


Salah satu fasilitas yang sedang disiapkan pemerintah untuk menarik investasi adalah insentif fiskal berupa super deductible tax atau pengurangan pajak di atas 100%. Fasilitas ini akan diberikan kepada industri yang terlibat dalam program pendidikan vokasi serta melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menghasilkan inovasi.


Skema yang diusulkan adalah pengurangan pajak bagi industri yang terlibat dalam pelatihan dan pendidikan vokasi sebesar 200%, sedangkan bagi industri yang melakukan kegiatan litbang atau inovasi sebesar 300%.


Selain pengembangan sektor hulu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan teknologi digital seperti 3D printing, automation, dan internet of things. Transformasi ini diyakini dapat mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas. “Jadi, kami akan membangun klaster industri tekstil terintegrasi dengan terkoneksi teknologi industri 4.0,” imbuhnya.


Saat ini, pemerintah juga berupaya membuat perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk memperluas pasar ekspor TPT lokal. Sebab, produk TPT negara tetangga seperti Vietnam bisa masuk ke pasar Amerika dan Uni Eropa dengan tarif bea masuk nol persen, sedangkan bea masuk ekspor produk tekstil Indonesia masih dikenakan 5%--20%.


Editor : Galih Kurniawan

 

(Sumber : Bisnis.com)