26 Mar
SURPLUS KONSUMSI NASIONAL : Produksi Garam Bakal Naik Jadi 3 Juta Ton
Peni Widarti Senin, 25/03/2019 02:00 WIB



Petani garam Amed memanen garam menggunakan alat tradisional. JIBI


Bisnis, SURABAYA — Petani garam di Jawa Timur memproyeksikan produksi garam nasional tahun ini bakal meningkat menjadi 3 juta ton lebih dengan asumsi anomali cuaca yang lebih bagus serta didukung oleh penerapan teknologi yang modern.

Ketua Himpunan Masyarakat Petani Garam (HMPG) Jawa Timur, Muhammad Hasan mengatakan produksi garam nasional pada 2018 tercatat mencapai 2 juta ton lebih, yang sebanyak hampir 1,2 juta ton disuplai dari wilayah Jawa Timur.

“Jadi 60% produksi garam nasional itu berasal dari Jatim, dan 50% produksi Jatim itu dari Madura karena ada empat kabupaten penghasil garam di Madura.

Sementara itu, wilayah penghasil lainnya ada di Surabaya, Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Lamongan dan Tuban,” katanya, Minggu (24/3).

Untuk tahun ini, produksi garam akan dimulai pada awal atau akhir Juni yang berlangsung hingga November 2019.

Pada April—Mei ini, para petani garam mulai memasuki tahap persiapan turun ke lahan dan perbaikan.

Dia mengatakan bahwa peningkatan produksi garam rakyat tahun ini harus diimbangi dengan tingkat penyerapan pasar.

Saat ini jumlah konsumsi garam nasional sekitar 1,6 juta ton, yang berarti Indonesia mengalami surplus garam konsumsi.

“Dari produksi 3 juta ton nanti, lalu konsumsinya hanya 1,6 juta ton, artinya masih ada kelebihan produksi. Nah kami ingin pemerintah mengatur sistem penyerapan garam rakyat ini supaya kelebihannya bisa diserap oleh industri untuk menjadi garam industri,” ujarnya.

Dia mengatakan penyerapan garam rakyat untuk industri ini diharapkan juga bisa menekan jumlah impor garam yang selama ini diperlukan untuk kebutuhan industri yang volumenya mencapai sebesar 2,3 juta ton.

“Harapanya kelebihan produksi ini bisa menyuplai kebutuhan industri, sehingga kalau masih kurang baru impor,” katanya.

Hasan menambahkan, yang tidak kalah penting dari peran pemerintah adalah mengatur harga patokan petani (HPP) yang hingga saat ini belum ada meski sudah diusulkan.

HMPG Jawa Timur sendiri telah mengusulkan HPP yang bisa diatur pemerintah adalah Rp1.500/kg untuk harga terendah dan Rp2.000—Rp2.500/kg untuk harga tertinggi mengikuti kualitas garam yang diproduksi.

“Dengan begitu petani garam tidak rugi karena saat panen garam, biasanya harga jualnya anjlok. Di samping itu ada jaminan kepastian bagi petani garam, juga memicu kesejahteraan masyarakat garam,” imbuhnya.

HMPG pun mendesak dan mendorong agar Gubernur Jawa Timur dan pemerintah pusat mengatur HPP garam tersebut ke dalam peraturan presiden atau instruksi presiden tentang tata niaga garam.

Pengaturan tersebut dapat dimulai dari pengaturan pola penyerapan garam, HPP hingga importasi garam industri.

Editor : Roni Yunianto

(Sumber : Bisnis.com)