• Fri, 22 March 2019
12 Mar
PERUBAHAN ATURAN LABEL BERAS : Banyak Celah yang Perlu Diwaspadai

Yustinus Andri DP Senin, 11/03/2019 02:00 WIB

Pekerja mengangkat karung isi beras di Gudang Beras Bulog, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/1/2019).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 9/2019 tentang Perubahan Atas Permendag No. 59/2018 tentang Kewajiban Pencantuman Label Kemasan Beras yang baru dilansir, terdapat sejumlah aturan baru dan penghapusan ketentuan lama.

Permendag tersebut menambahkan beberapa aturan, di antaranya beras kemasan dengan volume di bawah 50 kilogram (kg) diwajibkan menyertakan label keterangan beras di kemasannya. Pedagang pun diberi kesempatan selama 9 bulan untuk mematuhi aturan itu.

Aturan lama yang dihapus misalnya keterangan mengenai pencampuran beras dengan varietas beras lain, keterangan derajat sosoh dan butir patah, serta kewajiban logo tara

Kudhori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, menilai aturan baru tersebut membuka celah pelanggaran di kalangan penjual, terutama karena dihapuskannya ketentuan keterangan derajat sosoh dan butir patah.

“Di Permendag No.9/2019 hanya disebutkan, kemasan harus mencantumkan keterangan apakah jenisnya medium, premium atau khusus. Tetapi persoalannya, pemerintah sendiri memiliki standar yang berbeda dalam menentukan mana beras premium dan medium,” ujarnya, Minggu (10/3).

Menurutnya, perbedaan itu terdapat pada aturan di Permendag No. 57/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras dan ketentuan standar nasional Indonesia (SNI) Beras No.6128: 2015. Di kedua aturan tersebut, ketentuan mengenai beras premium disebutkan secara berbeda.

Sementara itu, perbedaan ketentuan jenis beras juga muncul di Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2015 tentang Pengadan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah dengan Permendag No. 57/2017. Padahal dalam aturan itu ditetapkan ketentuan pembelian beras jenis medium yang biasa dilakukan oleh Bulog.

“Standar yang beda-beda ini membuat pedagang kebingungan nantinya,” ujar Khudori.

Malah, lanjutnya, pedagang nakal memiliki celah mengelabuhi pembeli mengenai jenis berasnya. Beras medium diakali sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Konsumen pun menjadi korban.

Pada gilirannya kondisi itu secara tidak langsung akan membuat harga beras medium turut terkerek naik. Akibatnya, harga beras seluruh jenis juga akan naik.

Husein Sawit, pengamat pertanian dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi), berpendapat senada. Di satu sisi memudahkan pedagang beras tetapi di lain pihak konsumen dibuat bingung.

“Saran saya jadikan SNI itu sebagai acuannya. Bukan ketentuan dari lembaga atau kementerian tertentu yang berbeda-beda.”

Sutarto Alimoeso , Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan dan Beras Indonesia (Perpadi), mengatakan Permendag No.9/2019 muncul setelah adanya protes dari sejumlah pedagang terhadap Permendag No. 59/2018 yang mengatur hal yang sama.

Menurut dia, aturan tersebut cukup adil dan menjadi kompromi terakhir antara pedagang beras dan pemerintah.

“Memang nanti dampaknya ada perbedaan standar beras antara merek satu dengan merek lainnya. Tapi pedagang kan nantinya bertanggung jawab dengan label yang mereka pasang di kemasannya.”

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Tjahya Widayanti mengatakan Permendag baru tersebut merupakan hasil pembahasan bersama pelaku usaha perberasan.

Dia menekankan pemerintah berusaha mengakomodasi masukkan dari dunia usaha perberasan yang merasa kesulitan bila harus menyertakan keterangan campuran varietas beras di produk yang dijualnya.

Dalam Permendag baru, lanjutnya, ketentuan mengenai pelabelan jenis beras medium dan premium mengacu kepada Permendag No. 57/2017 tentang HET Beras dan disesuaikan dengan ketentuan di SNI.

Editor : Inria Zulfikar

(Sumber : Bisnis.com)