• Fri, 22 March 2019
08 Mar
TARGET PRODUKSI PERIKANAN : Berbagai Prasyarat Wajib Disiapkan
Juli Etha Ramaida Manalu Rabu, 06/03/2019 02:00 WIB



JAKARTA — Pemerintah perlu menyiapkan berbagai prasyarat untuk mencapai target produksi perikanan nasional hingga 25,71 juta ton pada 2024.n

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa target sementara produksi perikanan di luar rumput laut yang dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebesar 25,71 juta ton pada 2024 cukup masuk akal kendati tidak mudah untuk merealisasikan target itu.

Ketua Komite Perikanan Apindo Thomas Darmawan menyebutkan, untuk mencapai jumlah tersebut diperlukan sejumlah upaya yang melibatkan berbagai pihak.

“Cukup berat ya . Kalau untuk proyeksi boleh saja, tetapi untuk peningkatan saya pikir bisa saja asal semua prasyarat dipenuhi,” katanya.

Sejumlah syarat iu, katanya, kemampuan sumber daya manusia perikanan, ketersediaan pakan dan benih, bantuan pemodalan berbunga rendah dari perbankan, kesiapan pemerintah mengembangkan infrastruktur, dan lainnya.

Dari segi infrastruktur ada tiga hal yang bisa dioptimalkan, yakni keramba di perairan darat seperti sungai dan danau atau waduk, keramba di laut, dan tambak.

Dia menekankan, keramba-keramba yang ada di danau-danau seperti Sarguling, Cirata, dan juga Danau Toba ditata ulang. Untuk menyiasati berkurangnya potensi di danau-danau ini, menurutnya, budi daya ikan bisa memanfaatkan muara sungai yang saat ini telah dipraktikkan oleh Vietnam.

Di samping itu, adapula tambak-tambak seperti eks Dipasena di Lampung yang bisa kembali dihidupkan menjadi pertambakan udang intensif.

Untuk pengembangan keramba di lautan, menurutnya, terdapat sekitar 405 anjungan pengeboran minyak tua yang saat ini tidak terpakai dan bisa dijadikan sebagai jangkar keramba jaring apung di laut. Tak hanya itu, anjugan ini juga bisa dimanfaatkan sebagau gudang pakan atau produk, tempat pemrosesan, dan lain-lain.

“KJA di lepas pantai ini sebagai pengganti pengurangan KJA di waduk dan danau yang dapat mencemari air baku minum ,” jelasnya.

Menurut Thomas, pembangunan KJA lepas pantai ini lebih memungkinkan ketimbang pembangunan di dekat pantai karena berpotensi bertabrakan dengan keperluan lain seperti lalu lintas nelayan dan lain-lain.

Di sisi lain, untuk mendukung operasional tambak-tambak ini diperlukan campur tangan berbagai pihak khususnya terkait dengan ketersediaan pasokan listrik, air, jalan, dan sarana komunikasi.

Di samping itu, ada pula keperluan benih dan bibit yang cukup besar. Untuk menambah 150.000 ton produksi udang vaname dengan potensi nilai ekspor sebesar Rp1 miliar diperlukan tambak seluas 8.000 hektar (ha)–1000 ha.

Dengan penambahan produksi udang 150.000 ton diperlukan benur sekitar 15 miliar dan 200.000 ton pakan udang.

Di sisi lain, bantuan pemodalan berbunga rendah dari perbankan juga menjadi poin penting. Pasalnya, investasi yang dibutuhkan untuk membangun budi daya perikanan tidak murah. Dia mencontohkan, untuk membuka budi daya udang dibutuhkan investasi sekitar Rp500 juta—Rp700 juta per ha.

Di sisi lain, pengembangan industri perikanan tidak bisa sepenuhnya bergantung pada subsidi atau bantuan langsung dari pemerintah. Selain berpotensi membebani APBN, pemberian subsidi juga berpotensi mendapat protes dari pasar tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. “Kalau itu tidak didukung, perbankan tidak berani kan repot juga,” jelasnya.

Hal lain yang menurutnya perlu menjadi perhatian adalah peningkatan pasar dalam negeri. Seperti diketahui, dalam RPJM 2019—2024, konsumsi ikan ditarget sebesar 60,3 per kapita per tahun.

Untuk mendukung hal ini, menurut Thomas, perlu dilakukan diversifikasi produk perikanan sehingga produk yang tersedia di pasar dalam negeri tidak hanya dalam bentuk ikan hidup atau ikan segar, tetapi juga produk produk olahan lain seperti bakso, siomay dan lainnya.

Namun, untuk merealisasikan hal ini, menurutnya, diperlukan kemudahan perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Standardisasi Nasional.

“Dari KKP kan ada sertifikasi untuk budi daya, tetapi waktu mau dijual di dalam negeri kami harus ke BPOM, itu butuh waktu juga. Karena KKP sudah megawasi dari awal dari hulu sampai ke produk hilir kalau bisa BPOM tinggal menyetujui,” ujarnya.

BERBASIS WILAYAH

Pemerintah juga berencana melakukan penataan di sektor perikanan budi daya guna mendorong pengembangan komoditas berbasis daerah atau kawasan.

Kepala Bidang Perikanan Bappenas Rahmat Mulianda menyebutkan bahwa pengembangan komoditas berbasis kawasan akan didorong untuk menghasilkan produk unggulan yang spesifik guna menggenjot pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Yang jelas komoditas ini akan berbasis kawasan. Bagaimana rumput laut cocoknya di mana, lele di mana, gurame di mana, patin di mana. Ini akan kami coba tata lebih pas lagi. Jadi, bisa saja untuk Sumatra spesialis patin, Jawa Barat ikan mas, lele Jawa Tengah,” jelasnya baru-baru ini.

Kendati demikian, Rahmat menyebutkan bahwa penerapan pola ini memang tidak bisa dilakukan secara singkat. Pasalnya, saat ini kegiatan budi daya telah marak dilakukan dengan berbagai komoditas yang tersebar di berbagai tempat.

Pemerintah juga berencana untuk mendorong pengembangan unit pengolahan ikan di daerah timur Indonesia.

Saat ini, seperti diketahui bahwa sebagian besar unit-unit pengolahan ikan terpusat di Jawa Timur dan Bali, sedangkan daerah penghasil ikan kebanyakan berada di Timur Indonesia.

“Kami rencananya jangka panjang akan membuat juga sistem industri ke arah timur. Namun, itu butuh waktu karena terkait dengan listrik, jalan dan macam-macam,” ujarnya.

Kendati tak bisa terwujud dalam waktu singkat, rencana mengembangkan industri pengolahan ikan ke wilayah timur ini akan mulai dimasukkan dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2019—2024. Pengembangannya pun akan dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Oleh karena itu, untuk sementara ini, penerapan sistem logistik ikan nasional (SLIN) akan menjadi senjata untuk mengefisienkan usaha dan biaya untuk kebutuhan logistik perikanan.

Seperti diketahui, untuk mendukung logistik perikanan, selain ketersediaan kapal regular pengangkut ikan, dibutuhkan pula container berpendingin agar kualitas ikan bisa tetap terjaga.

“Sekarang keterbatasan refrigerator kontainer mengakibatkan ikan tidak bisa bolak-balik dengan baik dan efisen,” ujarnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (AP5I) mengusulkan agar ekspor perikanan dalam RPJMN 2019—2024 bisa menargetkan pertumbuhan hingga 20% dari segi nilai.

Ketua AP5I Budhi Wibowo menilai, target ini jauh lebih masuk akal jika Indonesia memang ingin bersaing dengan negara-negara penghasil ikan lainnya, khususnya yang ad di Asean seperti Vietnam.

“Rapat Bappenas waktu itu RPJM mengatakan target pertumbuhan ekpsor itu hanya 8%. Saya protes, kalau target pertumbuhan ekspor kita 8%, terlalu kecil karena kita sudah tertinggal jauh dari Vietnam. Vietnam ekpornya sudah US$8 milar, kita baru US$5 miliar,” ujarnya, baru-baru ini.

Budhi menyebutkan, peningkatan target ekspor hingga 20% per tahun tersebut sangat mungkin direalisasikan dengan catatan mengutamakan sektor perikanan budidaya.

Salah satu produk yang bisa digenjot adalah udang. Menurutnya, dengan menambah luasan budi daya udang hingga 10.000 ha, Indonesia bisa meningkatkan nilai ekpsor hingga US$1,5 miliar.

Seperti diketahui, hingga saat ini, budi daya udang masih menjadi primadona ekspor perikanan Indonesia dengan sumbangan hingga 35% dari seluruh nilai ekpsor perikanan. Namun, kontribusi ini, menurut Budhi, telah menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 40%.

Kepala Bidang Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunana Nasional Rahmat Mulianda menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekspor perikanan sebesar 8% yang ada saat ini masih angka sementara. Menurutnya, proyeksi pertumbuhan ekspor tersebut dibuat berdasarkan realisasi kinerja pertumbuhan ekspor pada RPJM sebelumnya.

“Jadi ini masih model awal terkait proyeksi ekspor. Kami membuat analisis yang konservatif terkait angka proyeksi ekspor walaupun itu dari sisi pengusaha dianggap terlalu rendah. Kami akan coba modelkan lagi nantinya supaya lebih reliable dan leih akurat,” ujarnya.

Ekspor hasil perikanan Indonesia diprediksi akan mencapai US$4,894 miliar hingga akhir 2018. Adapun, nilai ekspor perikanan sejak 2014 hingga 2017 secara berturut-turut, yakni US$4,641 miliar, US$3,943 miliar, US$4,172 miliar, dan US$4,524 miliar.

- Pemerintah berencana melakukan penataan sektor perikanan budi daya guna mendorong pengembangan komoditas berbasis daerah atau kawasan.

Editor : Sepudin Zuhri

(Sumber : Bisnis.com)