• Fri, 22 February 2019
07 Feb
PABRIK BAJA TULANGAN : Pelarangan Induction Furnace Mendesak

Wibi Pangestu Pratama Rabu, 06/02/2019 02:00 WIB


JAKARTA — Asosiasi pengusaha baja Indonesia, yang tergabung dalam The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), meminta pemerintah segera melarang pabrik baja tulangan induction furnace beroperasi.


Silmy Karim, Chairman IISIA, menuturkan bahwa pabrik baja tulangan induction furnace berdampak buruk bagi masyarakat dan kualitas infrastruktur yang menggunakan produk dari pabrik ini. “Pabrik baja talangan induction furnace berdampak pada kerusakan lingkungan dan menghasilkan baja berkualitas rendah,” katanya kepada Bisnis, Selasa (5/2).


Menurutnya, larangan tersebut dapat menjadi langkah selanjutnya dalam memperkuat industri baja dalam negeri setelah pemerintah berlakukan pembatasan impor yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.


Silmy mengapresiasi langkah pemerintah yang memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan No. 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya. Peraturan yang berlaku sejak 20 Januari 2019 tersebut merespon impor baja yang terus meningkat.


Berdasarkan data South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI) yang diolah Krakatau Steel, impor baja pada 2018 berkisar 7,7 juta ton. Jumlah tersebut mencakup 55% dari konsumsi baja nasional pada tahun lalu sebesar 14,2 juta ton.


Jumlah itu naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya 7,1 juta ton atau 52% dari total konsumsi sebesar 13,6 juta ton. Pada 2016, impor baja tercatat 6,9 juta ton atau 54% dari total konsumsi sebanyak 12,7 juta ton.


“Masih banyak masyarakat yang menggunakan baja talangan berkualitas rendah. Di beberapa negara termasuk China sudah dilarang proses induction furnace karena tidak memenuhi prasyarat mutu dan merusak lingkungan,” imbuhnya.


Sejak awal 2018, IISIA telah menyampaikan permintaan penutupan pabrik tersebut kepada pemerintah, tetapi sampai saat ini belum ada perkembangan. Pelarangan pabrik berteknologi usang dinilai sulit karena belum memiliki dasar hukum.


Adapun, untuk mendukung geliat industri dalam negeri, IISIA mengimbau seluruh anggotanya untuk mendukung penerapan Permendag No. 110/2018. Imbauan disampaikan dalam surat edaran sebagai tindak lanjut pembahasan impor baja antara Menteri Perindustrian dengan hampir 400 perusahaan baja. (Wibi P. Pratama)


Sumber: Bisnis