• Sun, 21 April 2019
07 Feb
BANJIRNYA PRODUK IMPOR : TKDN Kaca Dinilai Belum Optimal

Annisa Sulistyo Rini Rabu, 06/02/2019 02:00 WIB


JAKARTA — Industri kaca dalam negeri berharap program tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dioptimalkan agar pertumbuhan permintaan tidak dinikmati oleh produk impor.


Yustinus Gunawan, Ketua Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), mengatakan permintaan kaca dalam negeri masih akan tumbuh seiring dengan pembangunan proyek infrastruktur yang akan diikuti oleh geliat sektor properti dan otomotif. “Semestinya, peningkatan permintaan ini dinikmati oleh produsen dalam negeri, bukan produk impor,” ujarnya, Senin (5/1).


Upaya yang bisa dilakukan untuk menahan gempuran impor adalah mengoptimalkan program TKDN agar produk dalam negeri mendapatkan prioritas di rumah sendiri. Dia menyebutkan, saat ini sudah ada aturan TKDN untuk produk kaca, tetapi upaya tersebut dinilai belum optimal.


Salah satu yang disoroti pelaku usaha adalah proses untuk mendapatkan sertifikasi TKDN yang dinilai cukup memberatkan. Pasalnya, perusahaan harus melalui proses audit yang melibatkan data-data yang sifatnya sangat rahasia atau confidential.


“Kami ingin supaya sertifikasi TKDN lebih mudah dan murah. Prosesnya dan klasifikasi produk disederhanakan,” imbuhnya.


Selain kemudahan dalam mendapatkan sertifikasi TKDN, Yustinus juga menyebutkan kerja sama antar kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan agar program ini berjalan lebih efektif.


Dia mencontohkan, Kementerian Perindustrian bisa menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan agar proyek-proyek infrastruktur menyerap lebih banyak material di dalam negeri. “Proyek infrastruktur dan perumahan kan di bawah Kementerian PUPR, kalau pembangunan bandara, stasiun, MRT di bawah Kemenhub. Kebutuhan kaca untuk proyek-proyek tersebut cukup besar,” jelasnya.


Produk impor asal Malaysia saat ini sedang mengincar pasar dalam negeri setelah investor asal China membuka fasilitas produksi di negara tersebut.


Yustinus mengatakan bahwa pada tahun ini, kapasitas terpasang di Malaysia akan mencapai 2 juta ton per tahun, lebih besar dibandingkan dengan Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun.


Sebagai negara dengan pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara, semestinya para investor membangun pabrik di Indonesia. Namun, dikarenakan harga gas di Malaysia lebih rendah, para investor memilih menanamkan uangnya di negara jiran tersebut.


Sebagai perbandingan, di Malaysia harga gas di hilir mencapai US$5-US$6 per MMBTU, sedangkan di Indonesia sebesar US$8-US$9 per MMBTU.


Oleh karena itu, pelaku industri kaca, sebagai salah satu pengguna gas bumi, terus mendesak pemerintah agar segera mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.


Selain mampu menarik investasi, harga gas yang terjangkau juga bertujuan meningkatkan daya saing agar mampu berkompetisi dengan produk impor dan dapat meningkatkan utilitas industri kaca.


Sebelumnya, Achmad Safiun, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), mengatakan daya saing industri nasional yang melemah dalam beberapa tahun terakhir telah direspons oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No.40/2016. Namun, hingga kini penurunan harga gas tersebut belum terjadi. (Annisa S. Rini)


Sumber: Bisnis