• Sun, 21 April 2019
16 Jan
KEBUTUHAN INDUSTRI : Garam Lokal Belum Sesuai Standar
Wibi Pangestu Pratama Selasa, 15/01/2019 02:00 WIB

JAKARTA — Kementerian Perindustrian menilai penyerapan garam industri yang belum maksimal disebabkan standar garam produksi dalam negeri belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.

Sekjen Kementeria Perindustrian Haris Munandar mengatakan, standar kualitas garam dalam negeri perlu diperhatikan agar serapan oleh industri dapat meningkat sehingga sesuai dengan kebutuhan pada 2018 yang berkisar 3,8 juta ton.

Saat ini, ujar Haris, kandungan NaCl di garam dalam negeri berada pada tingkat yang berbeda-beda, tetapi tidak banyak yang memiliki kandungan di atas 98% seperti yang diperlukan beberapa sektor industri.

Dia menjelaskan bahwa keterbatasan teknologi dalam memproduksi garam menjadi penyebab kualitas produk lokal belum memenuhi standar kebutuhan industri.

“Teknologi masih belum mumpuni, harusnya bagaimana bisa meningkatkan itu . Kalau modelnya masih produksi tradisional bagaimana bisa diserap industri, ya enggak berubah dong,” ujar Haris, Senin (14/1).

Dia menuturkan, dibutuhkan adanya investasi baru untuk memproduksi garam dalam jumlah besar dengan teknologi tinggi sehingga produk yang dihasilkan dapat diserap berbagai sektor industri, seperti makanan, kaca, dan lainnya.

Selain itu, menurut Haris, harga garam dalam negeri pun masih tinggi sehingga wajar apabila industri menyerap garam impor dengan harga murah dan kandungan NaCl yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Kalau ada di dalam negeri ngapain impor. Impor kan butuh waktu, apalagi kalau harganya bisa bersaing. Sekarang kan harganya jauh,” ujarnya.

Haris menambahkan, saat ini banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi untuk membangun fasilitas produksi garam, tetapi terkendala oleh ketersediaan lahan.

Sebelumnya, kalangan petambak meminta pemerintah memberikan solusi atas sisa produksi garam dalam negeri sekitar 1 juta ton yang hingga kini masih tersimpan di gudang milik petambak dan PT Garam (Persero).

Dalam surat tertanggal 2 Januari 2019, Himpunan Masyarakat Produsen Garam (HMPG) Indonesia menyurati Presiden Joko Widodo terkait dengan jumlah stok garam lokal/rakyat yang masih menumpuk sekitar 1,2 juta ton dengan perkiraan nilai Rp2 triliun per 15 Desember 2018.

Surat itu ditembuskan kepada antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian beserta Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kemenperin.

Ketua Umum HMPG Indonesia Edi Ruswandi mengatakan, saat ini ada potensi penurunan jumlah stok garam lokal tersebut sebesar 10%. Menurutnya, stok garam lokal yang saat ini masih tersisa harus terserap oleh pangsa pasar hingga April 2019.

“ stok bisa bertahan selama 5 bulan ke depan, maka akan mengalami penyusutan sebesar 5%, angka yang tidak sedikit,” ujarnya baru-baru ini.

Editor: Maftuh Ihsan

Sumber: Bisnis