• Wed, 12 December 2018
16 Nov
DAMPAK PROYEK INFRASTRUKTUR NASIONAL : Industri Alat Listrik Terbebani Impor

Yustinus Andri DP Kamis, 15/11/2018 02:00 WIB

JAKARTA — Tingginya komponen impor dalam proyek-proyek infrastruktur strategis nasional ditengarai membuat produktivitas industri mesin dan peralatan listrik domestik terganggu.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesi Karnadi Kuistono mengatakan, tingkat utilitas pabrik alat listrik nasional sepanjang tahun ini hanya sekitar 70%.

Capaian tersebut cenderung stagnan sejak 2015, kendati proyek-proyek strategis nasional sedang digenjot oleh pemerintah. Dia juga menampik anggapan sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa kapasitas industri dalam negeri sektor peralatan listrik tidak sesuai dan tidak mampu mencukupi proyek infrastruktur.

“Kami sudah menyurati Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan rendahnya konsumsi peralatan listrik dalam negeri di beberapa proyek strategis nasional. Sebab, banyak proyek-proyek nasional yang justru memilih impor,” katanya, Rabu (14/11).

Dia pun menyebutkan, aktivitas impor peralatan listrik justru semakin deras dengan adanya proyek-proyek nasional yang sebagian besar digarap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia menyoroti rendahnya serapan komponen alat listrik domestik dalam proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan.

Menurut pendapat asosiasi, proyek nasional yang konsisten melakukan penyerapan terhadap alat kelistrikan buatan dalam negeri adalah proyek-proyek milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Hanya saja untuk proyek kelistrikan yang dikerjakan oleh swasta, para kontraktor juga cenderung lebih banyak menggunakan komponen impor.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) impor komponen listrik Indonesia melonjak 25,03% sepanjang Januari—September 2018 secara year on year (yoy) dari US$12,68 miliar menjadi US$15,86 miliar. Padahal, komoditas tesebut menyumbang porsi 13,59% terhadap total impor nonmigas RI tahun ini.

Dia melanjutkan, penurunan impor komoditas tersebut dari Agustus sebesar US$1,96 miliar menjadi US$1,70 miliar pada September 2018 lebih disebabkan oleh dihentikannya sejumlah proyek pembangkit listrik nasional oleh pemerintah.

“Coba kalau nanti rem pembangunan infrastruktur nasional sudah dibuka lagi. Pasti impor akan kembali naik,” jelasnya.

Menurutnya, para kontraktor—termasuk BUMN—yang mengerjakan proyek nasional mengklaim bahwa kualitas dan spesifikasi peralatan listrik yang diimpor tidak sesuai teknologi yang dibutuhkan.

Berdasarkan data BPS, sepanjang Januari—September 2018, impor RI pada produk peralatan listrik dari lima negara pemasok utama hampir semuanya mengalami kenaikan, termasuk Singapura dan China. Hanya saja, impor peralatan listrik dari Vietnam saja yang mengalami penurunan. (Lihat grafis).

Padahal, tegas Karnadi, produk kelistrikan buatan dalam negeri memiliki teknologi yang setara dengan produk yang diimpor dari China maupun Singapura.

“Kami tidak meminta diberlakukan bea masuk lebih tinggi atau tindak pengamanan perdagangan dari impor. Kami hanya minta komitmen pengaplikasian tingkat kandungan dalam negeri di proyek-proyek nasional,” jelasnya.

Dia juga berharap pemerintah memperkuat pengawasan pada produk-produk kelistrikan yang tidak memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia (SNI).

Sebab, dia melihat, cukup banyak produk listrik yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan label SNI palsu.

Senada, Direktur PT Trafoindo Prima Perkasa David Limputra mengatakan, pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggunakan transformator yang berasal dari impor.

Padahal, menurutnya, produsen dalam negeri sudah mampu memproduksi transformator dengan kapasitas 25 kilo volt ampere (kva) sampai dengan 40 kva yang dibutuhkan untuk bangunan bandara.

“Harga produk impor tersebut biasanya dua kali lipat lebih mahal dari produk dalam negeri dan belum tentu memiliki sertifikat internasional. Sementara itu, produsen dalam negeri saya jamin 100% sudah tersetifikasi,” jelasnya.

PATUHI TKDN

Saat dimintai konfirmasi, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H Sumadilaga menyatakan, TKDN proyek infratruktur nasional selama ini telah berada di level 90%.

Capaian itu naik dari survei Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2017 pada proyek infrastruktur nasional, di mana TKDN saat itu mencapai 86%.

“Kami jamin, untuk proyek infrastruktur yang kami bangun, instalasi awal kelistrikan yang terkait dengan konstruksi sipil, komponen yang membutuhkan peralatan listrik menggunakan komponen dalam negeri,” jelasnya.

Namun, dia tidak mengetahui kondisi penyelesaian akhir instalasi listrik pascapembangunan konstruksi sipil. Pasalnya, proses penyelesaian tersebut biasanya diserahkan kepada PT PLN.

Danis pun membuktikan, bahwa berdasarkan data survei dari BPKP, porsi TKDN pada 2017 di sektor sumber daya alam mencapai 96,67%, bina marga dengan 78,40%, cipta karya 94,38% dan perumahan 76,65%. Dia menyatakan, tingkat kandungan dalam negeri tersebut pada tahun ini tidak mengalami penurunan dan justru mengalami kenaikan.

Saat dihubungi terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek nasional memenuhi ketentuan TKDN.

Terlebih, pemerintah telah menlurkan aturan Keputusan Presiden (Kepres) No.24/2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Pengawasan ini penting, apakah benar produk kita tidak sesuai dengan spesifikasi proyek nasional. Sebab, jika tidak, maka persoalan defisit neraca perdagangan kita akan terus berlanjut. Apalagi, sumbangsih impor peralatan listrik menempati posisi kedua terhadap total impor nasional,” jelasnya.

Di sisi lain, Faisal berharap pelaku industri peralatan listrik nasional harus melakukan evaluasi, terkait dengan kualitas produk buatan mereka. Sebab, menurutnya, terdapat potensi spesifikasi dan kebutuhan proyek-proyek nasional terhadap peralatan listrik tidak sesuai dengan yang diproduksi dari dalam negeri.

Editor : Wike Dita Herlinda

(Sumber : Bisnis.com)