• Wed, 24 October 2018
20 Sep
Kapan Upaya Pemerintah untuk Atasi Impor Bisa Terasa?

Andri Donnal Putera Kompas.com - 18/09/2018, 16:30 WIB

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara (KOMPAS.com ANDRI DONNAL PUTERA)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Guna mengatasi tingginya laju pertumbuhan impor sepanjang tahun ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan.

 

Kebijakan yang dimaksud di antaranya mengendalikan 1.147 komoditas impor barang konsumsi melalui tarif PPh Impor, program B20 dalam rangka mengurangi impor solar, serta mengkaji ulang proyek infrastruktur yang selama ini memiliki kandungan impor tinggi.

 

Meski sudah ada kebijakan itu, nyatanya neraca perdagangan pada Agustus 2018 masih defisit. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan bulan Agustus defisit 1,02 miliar dollar AS, di mana sektor migas paling banyak menyumbang defisit karena impornya lebih tinggi dari ekspor.

 

Lantas, kapan jurus-jurus dari pemerintah tersebut mulai terasa untuk mengurangi laju pertumbuhan impor?

 

"Kami harapkan itu akan terasa tahun ini. Tapi, itu kan bukan kebijakan yang berdiri sendiri untuk membantu mengurangi tekanan di neraca perdagangan kita," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara usai rapat di DPR RI, Selasa (18/9/2018).

 

Suahasil menjelaskan, berbagai kebijakan itu sedianya sudah berjalan sejak awal September 2018, tepatnya untuk penerapan tarif PPh Impor dan program B20. Sementara tinjauan kembali (review) terhadap proyek-proyek infrastruktur sampai saat ini masih dibahas oleh pemerintah untuk memastikan mana saja yang bisa ditunda dan mana yang tetap harus dikerjakan sesuai jadwal.

 

Sampai akhir tahun 2018, Suahasil memperkirakan impor bisa ditekan dan memperbaiki posisi neraca perdagangan. Khusus untuk kebijakan tarif PPh Impor, harapannya dapat menekan impor barang konsumsi sebesar 1 sampai 2 persen secara keseluruhan dalam tahun ini.

 

"Nanti secara keseluruhan, kami harapkan defisit di neraca transaksi berjalan kita tidak terlalu besar," tutur Suahasil.

 

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan implementasi program B20 sejak 1 September 2018 bisa menurunkan impor solar sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk tahun ini.

 

Jika program itu berjalan lancar dan efektif, diprediksi bisa mengurangi impor minyak hingga 6 miliar dollar AS tahun depan yang dampaknya dapat menurunkan defisit transaksi berjaan 9 sampai 10 miliar dollar AS.

 

Adapun posisi neraca perdagangan memengaruhi posisi neraca transaksi berjalan yang mencakup perdagangan barang dan jasa. Indikator ekonomi yang baik salah satunya ditentukan oleh defisit transaksi berjalan yang terjaga dalam batas maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

 

"Kami harapkan bisa sesuai target, sampai akhir tahun ini maksimal 3 persen. Kalau bisa, maksimal 2,5 persen atau 2 persen lebih," ujar Suahasil.

Sumber:
Kompas