• Tue, 20 November 2018
13 Sep
PENGAWASAN IMPOR : Sistem Border Untungkan Industri

Yustinus Andri & Annisa Sulistyo Rini Jumat, 07/09/2018 02:00 WIB


JAKARTA — Perubahan tata niaga impor terhadap produk ban, minuman beralkohol, serta besi dan baja berpotensi menciptakan ceruk atau pasar baru bagi industri domestik.

Seperti diketahui, pemerintah pada Rabu (5/9) memutuskan untuk menggeser pemeriksaan komoditas larangan terbatas (lartas) ban, besi dan baja, serta minuman beralkohol dari post-border menjadi border melalui pusat logistik berikat (PLB).

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Besi dan Baja (IISIA) Yerry mengapresiasi langkah pemerintah yang akhirnya memahami dampak dari dipermudahnya proses dan pengawasan impor besi dan baja.

“Namun, kami juga sangat berharap langkah itu tidak hanya terpusat di cara pemeriksaan impor semata. Paling penting adalah penerapan peraturan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan tingkat komponen dalam negeri terhadap proyek- proyek infrastruktur,” ujarnya, Kamis (6/9).

Pasalnya, dia melihat, pemerintah kurang serius mengimplementasikan kebijakan P3DN dan TKDN dalam proyek infrastruktur nasional, baik yang didanai oleh pemerintah maupun swasta.

Dia memproyeksikan, dengan perubahan tata niaga impor besi dan baja serta penguatan implementasi P3DN dan TKDN, utilisasi produksi besi dan baja di pasar domestik bisa meingkat hingga 80% pada tahun ini. Sebelumnya, saat pengawasan impor besi dan baja masih di postborder, utilisasi produsen baja hanya berkisar 45%.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia Azis Pane mengatakan, kembalinya tata niaga impor ban ke ranah border membuat porsi konsumsi ban di pasar domestik berpotensi meningkat hingga 80% pada tahun ini.

Pasalnya, selama ini dengan adanya Permendag No.6/2018 mengenai pergeseran pemeriksaan impor ban dari border ke postborder, produsen ban dalam negeri hanya mampu menguasai 56% pangsa pasar Indonesia.

“Ketakutan kami akan serbuan 200 juta ban dari China akibat limpahan perang dagang AS-China setidaknya tereduksi,” katanya.

Dia menegaskan, selama ini akibat kebijakan pemerintah yang melonggarkan proses impor ban, laba produsen dalam negeri tereduksi hingga 20%. Tingkat utilitas pabrik ban pun hanya mencapai 70%.

Ketua Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor Agoes Silaban menyebutkan, pengetatan pemeriksaan impor minuman beralkohol akan mengurangi aktivitas penyelundupan minol ilegal.

“Ketika pemerintah tegas mengawasi, mereka juga akan diuntungkan karena akan mendapatkan pemasukan yang tinggi dari bea masuk dan cukai minol,” paparnya.

Ekonom senior Indef Faisal Basri meminta agar pemerintah tidak lagi membuka pintu impor secara besar-besaran terhadap komoditas yang masih bisa diproduksi dalam negeri, terutama setelah melakukan revisi terhadap produk lartas.

“Karena kebocoran impor Indonesia salah satunya terjadi karena pergeseran pengawasan tersebut.”

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perubahan sistem pengawasan impor tersebut dilakukan setelah melalui sejumlah proses evaluasi dan dalam rangka mengendalikan aktivitas impor barang konsumsi dan bahan baku penolong yang memiliki substitusi di dalam negeri.

“Upaya ini kami ambil setelah melihat adanya lonjakan impor di produk-produk tersebut,” ungkapnya, Rabu (5/9) malam.

Selain ketiga produk tersebut, pemerintah tengah mengkaji komoditas impor lartas lain yang mendapat fasilitas postborder menjadi border. Salah satunya adalah produk makanan dan minuman.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, perubahan sistem pengawasan impor khususnya untuk komoditas besi dan baja disebabkan oleh kasus khusus, yaitu baja karbon impor yang dilarikan menjadi alloy steel dengan penambahan boron.

Sejatinya, impor baja karbon yang digunakan untuk konstruksi dikenakan bea masuk sekitar 10%—15%. Dengan penambahan lapisan materi lain, seperti boron dan krom yang sangat tipis, baja karbon tersebut “berubah” menjadi alloy steel sehingga mendapatkan bea masuk yang rendah sebesar 0%—5%.

“Oleh karena itu, kami lakukan pencegahan, salah satunya lewat PLB supaya bisa dimonitor. Kemarin kan di postborder, sekarang ke PLB,” katanya. (Yustinus Andri & Annisa Sulistyo Rini)

Sumber: Bisnis