• Fri, 17 August 2018
07 Aug
EVALUASI POSTBORDER : Pelanggaran Impor Terdeteksi


Kamis, 02/08/2018

JAKARTA — Enam bulan setelah dijalankan, kebijakan postborder akan segera dievaluasi sehubungan dengan temuan Kementerian Perdagangan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir importir.


Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan mengungkapkan, sejak kebijakan tersebut diberlakukan 1 Februari 2018, otoritas perdagangan menemukan beberapa importir yang memanfaatkan celah pemeriksaan dalam skema postborder.

“Kami akan awasi terus. Meskipun barang boleh masuk dulu sebelum izin impornya muncul, pengawasan akan selalu dilakukan. Dokumen harus lengkap,” ujarnya saat ditemui, Selasa (31/7).


Sayangnya, dia enggan mendetailkan apa saja dugaan pelanggaran yang ditemukan Kemendag.

Berdasarkan catatan yang dimilikinya, aktivitas impor sejumlah komoditas yang menggunakan fasilitas postborder terpantau meningkat. Salah satunya adalah impor produk baja yang naik hingga 700% sejak aturan itu diberlakukan.


“Kita lihat produk baja, naik sepanjang Januari—April 2018. Namun, kami tidak bisa serta merta bilang karena postborder. Bisa jadi karena kebutuhan domestik sedang naik karena proyek-proyek infrastruktur. Hal seperti ini yang sedang kami teliti lewat tim pengawas.”


Senada, Dirjen Perlinduangan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Veri Anggrijono memaparkan evaluasi postborder terus dilakukan. Kemendag juga telah membentuk tim satgas yang terdiri atas Petugas Pengawas Pusat Ditjen PKTN dan PPNS/petugas pengawas di daerah.


Dia menjelaskan satgas tersebut akan melakukan koordinasi dengan Ditjen Bea Cukai dan Dinas Perdagangan di daerah masing-masing untuk melakukan pemeriksaan. Apabila ditemukan pelanggaran, dia berjanji akan melakukan penindakan.


MEMBANTU PENGUSAHA


Dari kalangan pengusaha, Sekertaris Jenderal Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) Eko Wibowo Utomo mengakui aturan postborder telah membuat biaya operasional importir mainan tereduksi hingga 20%.


Pasalnya, pengusaha tidak perlu mengeluarkan uang tambahan akibat barang impor yang menginap terlalu lama di gudang Bea Cukai. Tidak heran jika impor mainan anak dan komponennya naik 116,05% pada Januari—April secara year on year (yoy).


“Tetapi yang perlu dicermati adalah pengawasannya di Kemendag. Kami melihat aturan ini cepat dieksekusi, tetapi infrasruktur penunjangnya belum siap, seperti dalam hal pengawasan,” katanya, Rabu (1/8).


Selain itu, di lapangan, dia mengaku menemukan beberapa importir yang menggunakan nomor pendaftaran barang (NPB) yang telah kedaluwarsa. Strategi tersebut, lanjutnya, dilakukan importir nakal untuk meloloskan produk wajib Standar Nasional Indonesia (SNI).


Di sisi lain, dia juga menemukan cukup banyak produk mainan wajib SNI yang memiliki kode harmonized system (HS) sama dengan produk tidak wajib SNI. Hal itu membuat cukup banyak produk yang dialihkan ke pos non-SNI.


“Ada pula, ketika barang sudah lewat di bea cukai karena postborder, ketika masuk gudang dicari-cari kesalahannya oleh sejumlah pihak. Ujung-ujungnya ada pungutan liar,” paparnya.


Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia (APBI) Azis Pane mengaku, cukup banyak importir nakal yang memanfaatkan celah kebijakan postborder.



Hal itu terbukti dari penurunan pendapatan industri ban domestik yang mencapai 15%, pascapergeseran pemeriksaaan produk ban dari border ke postborder yang diterapkan melalui Permendag No.6/2018.

Kendati ban tidak masuk dalam lima besar produk impor dengan kenaikan terbesar dalam daftar postborder, dia menilai kebijakan tersebut akan membuat pangsa pasar ban impor akan mencapai 50% di dalam negeri.


Keluhan serupa muncul dari Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat. Dia mengklaim tidak diajak komunikasi oleh pemerintah terkait penerapan aturan post border.

Kendati produk tekstil dan produk tekstil (TPT) masuk dalam daftar komoditas larangan terbatas (lartas) border, Ade menemukan sejumlah produk barang jadi tekstil yang masuk melalui postborder.


Dalam hal ini, dia merujuk pada produk pakaian dalam wanita dari bahan tekstil yang impornya naik 192,41% secara yoy selama Januari—April.

“Sejak awal saya minta postborder ini diperketat untuk produk barang jadi, terutama tekstil. Bagaimana caranya melindungi produk dalam negeri kalau impor barang jadi masih dipermudah,” katanya.


Temuan pelanggaran pengunaan kode HS agar mendapat fasilitas postborder juga dikemukakan oleh Direktur Eksekutif The Indonesian Iron And Steel Industry Association (IISIA) Hidayat Triseputro.


Dia mengklaim cukup banyak importir baja mentah yang menggunakan kode HS besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya. Seperti diketahui, produk tersebut mendapatkan kemudahan impor melalui Permendag No.22/2018, salah satunya dengan pengalihan pemeriksaan dari border ke postborder.


“Sudah kami sampaikan ke Kementerian Perindustrian, dan regulasi untuk revisi aturan itu sedang disiapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat sejak awal diterapkan, kebijakan postborder akan lebih mengakselerasi arus impor daripada ekspor.

Pernyataannya itu dibuktikan dengan lonjakan impor Indonesia yang akhinya memperparah defisit neraca perdagangan.

 

(Sumber: Bisnis)