• Fri, 17 August 2018
06 Jun
BAWANG PUTIH : Pertani Klaim Pengadaan Benih Aman

Pandu Gumilar Selasa, 05/06/2018 02:00 WIB

JAKARTA—BUMN perbenihan PT Pertani mengklaim tidak ada masalah dalam pengadaan benih bawang putih yang didanai oleh APBN-P tahun lalu.

Meskipun demikian, Direktur Utama PT Pertani Wahyu tidak menampik jika terdapat petani yang bisa mendapatkan benih, sedangkan yang lain tidak. Hal tersebut dikarenakan oleh keterbatasan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

"Kebutuhan ada banyak sedangkan anggaran sedikt jadi ada yang dapat, tapi ada juga yang tidak. Hal itu coba ditanyakan ke dinas di pertanian di sana ," katanya kepada Bisnis pada Senin (4/6).

Pada 2017 pemerintah telah menggelontorkan dana APBN-P 2017 sebesar Rp100 miliar untuk menyerap benih bawang putih lokal di wilayah Sembalun, Lombok Timur. Dana tersebut dipercayakan kepada PT Pertani yang ditunjuk sebagai penangkar benih bawang putih lokal.

Namun, PT Pertani hanya mampu menangkar benih bawang putih lokal sebanyak 350 ton yang dibeli dengan harga Rp30 miliar dari target 1.500 ton.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan akan mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melakukan tindakan penyelewengan importasi bawang putih. Dia akan mencabut izin impor bagi perusahaan yang terbukti melakukan kesalahan.

Amran mengatakan tata niaga bawang putih akan terus dibenahi. Menurutnya, banyak ditemukan anomali dalam tata niaga komoditas tersebut dengan beberapa pihak mempermainkan harga sehingga merugikan konsumen dan petani.

"Kita harus bersih bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat izin impor 2018, terus kami evaluasi, apabila terbukti melakukan kartel, tidak segan segan mem-blacklist beserta group perusahaannya. Demikian juga bagi importir yang tidak melakukan wajib tanam, langsung di blacklist perusahaannya," tegasnya.

Daftar hitam diberlakukan bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga dengan disparitas tinggi 500% hingga 1000%, hingga manipulasi wajib tanam.

Kementan juga mempersilahkan BUMD setempat maupun pihak swasta lain untuk mengisi posisi para importir yang masuk daftar hitam itu.

Di sisi lain, Kelompok Tani Horsela Lombok Timur Munardi mengatakan permasalahan mendasar pada program wajib tanam ini adalah pengadaan bibit.

Petani kesulitan mendapatkan bibit sebab alokasi dana APBNP sebesar Rp30 miliar hanya dapat mengkover benih sebanyak 350 ton atau setara dengan luas tanam 500 ha. "APBNP Lombok Timur dapat jatah sebanyak 1.750 ha, tapi karena hanya ada benih 350 ton maka yang terealisasi tanam itu 500 ha," katanya. (Pandu Gumilar)

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

 

(Sumber : Bisnis.com)