• Fri, 17 August 2018
05 Jun
PERBAIKAN TATA NIAGA : Kementan Perangi Kartel Bawang Putih

Pandu Gumilar Sabtu, 02/06/2018 02:00 WIB


JAKARTA — Kementerian Pertanian menyatakan perang terhadap kartelisasi bawang putih dan akan memasukkan importir ke dalam daftar hitam jika terbukti melakukan tindakan tersebut.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, tata niaga bawang putih akan terus dibenahi. Menurutnya, banyak ditemukan anomali dalam tata niaga komoditas tersebut dengan beberapa pihak mempermainkan harga sehingga merugikan konsumen dan petani.

“Aroma busuk mafia sudah tercium sejak awal,” ujarnya, Jumat (1/6).

Dia mengatakan, tindakan kartel tersebut dapat dilihat dari tingginya margin pelaku usaha. Harga bawah putih yang diimpor dari China Rp5.600 per kg dan masuk ke Indonesia di harga Rp8.000-Rp10.000 per kg.

Sementara itu, lanjutnya, ketika dijual ke konsumen, harga bawang putih dipermainkan oleh pihak tertentu sehingga menjadi lebih mahal. “Pernah mencapai Rp45.000 per kg hingga Rp50.000 per kg,” papar Amran.

Menurut Amran, para importir dalam 1 tahun bisa menangguk untung Rp19 triliun. Keuntungan tersebut, lanjutnya, sangat fantastis dan hanya dinikmati segelintir orang dan menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia.

“Kami bersih-bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat izin impor 2018, terus kami evaluasi,” katanya.

Apabila ada importir terbukti melakukan kartel dan tidak mematuhi sejumlah ketentuan lain, Kementan akan memasukkan importir itu ke dalam daftar hitam beserta grup usahanya.

Perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam adalah mereka bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi 500% hingga 1.000%, manipulasi wajib tanam, dan ketentuan lainnya.

Amran menambahkan, terjadi indikasi permainan pada pelaksanaan program wajib tanam. Hal tersebut dikonfirmasi dari laporan staf Kementan di lapangan yang disuap agar lolos tidak melakukan wajib tanam.

Dia menjelaskan, uang gratifikasi dari importir yang disogok ke staf Kementan langsung disetor dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum.”

Pihaknya juga akan mengganti importir yang sudah masuk daftar hitam dengan Badan Usaha Milik Daerah untuk ikut serta dalam bisnis bawang putih seperti importasi, melakukan penanaman wajib, dan operasi pasar.

Amran mengatakan, para pengganti ini juga wajib melakukan program tanam bawang putih yang bermitra dengan petani. Dia meyakini pola kemitraan petani menguntungkan kedua belah pihak. (Pandu Gumilar)

(Sumber: Bisnis.com)