• Fri, 17 August 2018
15 May
STANDARDISASI GULA : Dua BUMN Awasi Rendemen

Rayful Mudassir Jum'at, 11/05/2018 02:00 WIB

JAKARTA—PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menggandeng PT Superintending Company of Indonesia/Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero) untuk menganalisis rendemen tebu agar menghasilkan gula sesuai standar nasional Indonesia (SNI).

Direktur Utama PTPN III Dolly Pulungan menjelaskan nota kesepahanam (memorandum of understanding/MoU) itu diagendakan setelah Kementerian Perdagangan menyatakan gula kristal putih (GKP) yang didistribusikan ke pasar pada 2017 masih dibawah standar.

Padahal, otoritas perdagangan telah meminta perusahaan pelat merah produsen GKP—seperti PTPN dan PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI (Persero)—untuk segera memperbaiki kualitas produksi mereka.

“Sucofindo dan Surveyor Indonesia akan menjadi pengawas pengukuran rendemen dan mendorong kenaikan produktivitas industri gula,” kata Dolly saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Rabu (9/5).

Vice President Sucofindo Rikrik Supriyadi berharap agar surat perintah kerja (SPK), penyelesaian kontrak, dan pelaksanaan tugas kerja MoU itu dapat segera diterbitkan. Dengan demikian, sistem pengawasan akan lebih jelas dan mudah diimplementasikan.

“Kami akan melihat kemampuan produksi dan pasokan tebu. Kami bahan bakunya, yakni tebu, dan melihat kualitasnya sehingga dapat menunjang kualitas gula .”

Sementara itu, Dirut Surveyor Indonesia M. Arif Zainnudin menyebut perusahaannya akan menjadi penengah perselisihan antara pabrik gula dan petani tebu. Pasalnya, selama ini masih ada perdebatan pendapat mengenai hasil rendemen dan produksi tebu.

Surveyor Indonesia dan Sucofindo, lanjutnya, akan berbagi tugas dalam melakukan pengawasan. Namun, tugas itu masih belum dapat dipastikan selama belum ada penerbitan SPK. Dia berharap SPK tersebut segera diterbitkan agar implementasi MoU dapat dimulai Juni saat dimulainya masa giling.

“Bisa jadi kami kerja sama operasi dengan pembagian tugas. Laporan juga sudah dalam nama kerja sama operasi. Bisa pula kami rapatkan dulu secara teknis, kemudian dibagi wilayah operasinya,” ujar Arif.

Pemerintah telah menetapkan SNI GKP yang mencakup ketentuan standar rendemen, kualitas kristal, warna gula, hingga residunya. Pelaksanaan survei nantinya akan mengacu pada standar tersebut.

MoU tersebut turut melibatkan PT Barata Indonesia (Persero), yang bergerak di sektor penyedia peralatan mesin. Perusahaan itu akan melakukan pengecekan terhadap mesin produksi yang digunakan oleh PTPN.

Sekadar catatan, luas lahan tebu PTPN mencapai 176.000 hektare pada 2017. Produksi tebu tahun lalu hanya 12,1 juta ton atau turun 26% dari capaian 15,1 juta ton pada periode sebelumnya.

Adapun, produktivitas lahan pada tahun lalu hanya 860.000 ton/hektare, turun 8,58% dari capaian 2016 sebesar 942.000 ton/hektare. (Rayful Mudassir)

Editor : Wike Dita Herlinda

 

(Sumber : Bisnis.com)