• Sat, 22 September 2018
16 Apr
REKOMENDASI BPK: Kemendag Beri Teguran ke Importir & Eksportir

Rayful Mudassir & Linda T. Silitonga Rabu, 11/04/2018 02:00 WIB

Terminal Peti Kemas Semarang

JAKARTA— Kementerian Perdagangan memperketat aturan wajib lapor realisasi aktivitas ekspor dan impor, menyusul adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor Kementerian Perdagangan Ani Mulyati mengemukakan pihaknya baru-baru ini telah melayangkan surat elektronik atau email teguran kepada 2.895 eksportir dan importir guna mematuhi ketentuan wajib lapor realisasi kegiatan ekspor dan impor.

“Kemendag memberikan peringatan tersebut melalui sistem Inatrade. Kami ingatkan agar menyampaikan laporan realisasi,” kata Ani kepada Bisnis, Selasa (10/4).

Dia mengemukakan setelah ada teguran lewat email, sejumlah kalangan eksportir dan importir memberikan responsnya.

Sementara itu, untuk kalangan pengusaha yang dianggap lalai, Kemendag juga telah memberikan teguran dan siap mengenakan sanksi sesuai dengan instruksi Pemendag No. 36/2016 tentang Tata Cara Pengenaaan Saksi Administratif Bagi Eksportir dan Importir.

Dalam pasal 3 beleid tersebut dijelaskan ada empat tahapan sanksi admisnistratif bagi eksportir dan importir yang melanggar aturan, yaitu peringatan tertulis, penanggguhan perizinan, pembekuan perizinan, atau pencabutan perizinan.

Sementara pada pasal 10 huruf (a) menyebutkan sanksi admisnitratif berupa penangguhan perizinan dikenakan kepada eksportir dan importir apabila tidak melaksanakan kewajiban, yaitu menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan realisasi ekspor atau impor secara tertulis atau elektronik.

“Kalau ada yang dapat izin 1.000 misalnya, kemudian minta lagi , dari mana kami bisa memberi kalau tak tahu sudah terealisasi atau belum performance ,” kata Ani.

Terkait dengan rekomendasi BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Sementer (IHPS) tahun 2015-semester I/2017, Ani mengatakan telah menindaklanjutinya.

Seperti diketai BPK menemukan sembilan poin temuan terkait tata niaga impor pangan. Atas temuan tersebut, , BPK merekomendasikan kepada Kemendag agar mematuhi ketentuan terkait dengan penerbitan persetujuan impor.

BPK juga menyoroti portal Inatrade, yaitu sistem informasi yang dimiliki Kemendag sebagai sarana dalam mendapatkan perizinan ekspor dan impor yang bisa dilakukan secara manual dan online.

Dikemukakan, agar perizinan ekspor dan impor melalui daring Inatrade agar dapat terhubung secara otomatis dengan portal milik kementerian dan lembaga lain terkait, terutama K/L yang memberikan rekomendasi impor.

Selain itu, Menteri Perdagangan diminta BPK untuk memberikan sanksi kepada pihak yang bertanggungjawaban terkait ekspor dan impor.

PENYEMPURNAAN INATRADE

Terkait dengan rekomendasi BPK soal Inatrade, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan pihaknya menjanjikan penyelesaian pengembangan dan penyempurnaan portal Inatrade pada akhir tahun ini.

“Memang ada yang bisa mengembangkan portal dalam waktu singkat. Apalagi harus terintegrasi dengan K/L lain, Pengembangan dan penyempurnaan Inatrade diharapkan penyelesaiannya sampai akhir 2018,” kata Oke.

Dia mengemukakan untuk membangun sistem yang terintegrasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena perlu koordinasi antarinstansi terkait.

Menurut dia, rekomendasi BPK akan mendorong keinginan K/L lainnya untuk terintegrasi dengan Inatrade.

“Lebih baik jika seluruh sistem kementerian sudah tersambung, namun untuk membangun ini butuh waktu dan koordinasi yang tidak sebentar,” kata Oke.

Terkait adanya temuan BPK menyoal tentang data importir yang tidak lengkap, menurutnya Kemendag telah menyusun sejumlah tahapan bagi eksportir dan importir untuk mendapatkan izin.

Kemendag juga sedang memaksimalkan peran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Salah satu fungsinya ialah untuk melakukan pemeriksaan rekomendasi pengajuan impor sebelum mengeluarkan izinnya.

“Kami sudah jelaskan kondisinya ,” katanya.

Sementara itu Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan memberikan jangka waktu 60 hari kepada seluruh instansi pemerintah yang telah diaudit termasuk Kementerian Perdagangan tentang tata niaga impor pangan untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dikeluarkan pada awal April ini.

Kelapa Biro Humas dan Kerjasama Internasional Yudi Ramdan mengatakan pelaksanaan tersebut sudah dijelaskan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

"Penjelasan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan diterima," kata Yudi kepada Bisnis.

Dalam beleid tersebut dijelaskan pejabat dalam hal ini pemerintah bersangkutan wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selain itu pejabat juga wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

Regulasi itu juga mengatur tentang pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Jika rekomendasi itu tidak ditindaklanjuti, maka dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Editor : Linda Teti Silitonga

(Sumber : Bisnis.com)