• Fri, 20 July 2018
16 Apr
PENYATUAN PASAR GULA : Petani Tanggapi Dingin

Pandu Gumilar Jum'at, 13/04/2018 02:00 WIB

JAKARTA—Wacana penyatuan pasar gula nasional yang digulirkan Kementerian Pertanian mendapat tanggapan dingin dari kalangan petani maupun pelaku industri.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang mengusulkan agar pasar gula tebu nasional dijadikan satu antara gula industri dan gula konsumsi demi mencapai cita-cita swasembada 2024.

"Satukan saja pasar gula nasional. Tidak perlu ada disparitas antara harga gula konsumsi dan harga gula industri karena rembesan gula industri ke gula konsumsi membuatnya menjadi mahal,"katanya, Kamis (12/4).

Biaya yang dimaksud adalah perbedaan antara harga antara gula rafinasi dengan gula kristal putih (GKP). GKP lebih mahal karena proses produksinya tidak efisien akibat usia pabrik yang sudah tua.

Bambang menambahkan melalui penyatuan pasar ini, kebutuhan gula nasional dapat ditentukan selama setahun baik itu untuk gula konsumsi maupun gula industri.

"Total kebutuhan nasional ketahuan jika tidak ada disparitas. Total kebutuhan berapa dikurangi kemampuan produksi, sisa kurangnya itu yang impor," katanya.

Dia mengatakan sudah menyampaikan usulan ini di berbagai kesempatan seperti rapat dan forum diskusi. Menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan sudah menyetujui usulan ini namun proses masih berjalan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Nur Khabsyin menyatakan penyatuan ini tidak adil bagi petani tebu karena dengan begitu sama saja melegalkan perembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi.

Menurutnya, antara gula rafinasi dengan gula konsumsi memiliki spesifikasi yang berbeda. Gula rafinasi adalah untukk industri yang bahan bakunya dari impor sedangkan gula tani untuk konsumsi adalah dari produksi gula tebu dalam negeri. Oleh sebab itu menurutnya sangat tidak adil untuk disamakan.

"Sangat tidak bijak menyamakan pasar antara gula konsumsi produksi dalam negeri dengan gula rafinasi berbahan baku gula mentah impor. Gula impor tentu lebih murah dari gula lokal," katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (13/4).

Dia menegaskan jika pemerintah ingin menyamakan pasar gula rafinasi dengan pasar gula petani bahan bakunya harus dari tebu dalam negeri. "Itu baru fair."

Sementara itu, Ketua Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen menekankan importir harus menyerap gula tebu milik petani dengan harga di atas harga pokok produksi untuk bisa melakukan impor jika penyatuan pasar gula nasional jadi diberlakukan.

Dengan begitu, petani tidak perlu bersaing dengan gula impor yang dipastikan harganya lebih murah. "Boleh disatukan asal gula petani dibeli dengan harga diatas HPP sekitar diatas Rp10.000-Rp11.000. Kasih keuntungan Rp1,500 pada petani jadi Rp12.500."

Dia mengatakan dengan mekanisme seperti ini, baik petani, produsen dan konsumen dapat menikmati harga yang sesuai dan kebutuhan terpenuhi.

KAJIAN KHUSUS

Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Rachmat Hariotomo mengatakan selama ini pengusaha yang tergabung dalam asosiasi selalu mematuhi kebijakan pemerintah yang sudah jadi ketetapan.

Namun, bahan baku untuk gula rafinasi memerlukan spesifikasi khusus karena berkaitan dengan kebutuhan industri makanan dan minuman, berbeda dengan kebutuhan gula untuk konsumsi.

"Maka itu perlu ada kajian khusus karena selama ini ada perbedaan antara gula industri dan konsumen. Perlu sebuah kajian untuk hal seperti itu,"katanya.

Menurutnya, pasar konsumen sudah terpenuhi dengan kehadiran gula konsumsi putih. Di sisi lain, perlu ada spesfifikasi khusus yang disyaratkan bagi gula rafinasi untuk produk makanan dan minuman sebab gula rafinasi tidak bisa dikonsumsi langsung oleh konsumen.

Adapun perihal penyerapan gula tebu dalam negeri sebagai bahan baku rafinasi, Rachmat mengatakan sejauh ini belum dilakukan. Pasalnya pasokan dalam negeri masih digunakan sebagian besar untuk gula konsumsi.

Editor : Bunga Citra Arum Nursyifani

(Sumber : Bisnis.com)