• Fri, 19 January 2018
12 Jan
Beleid Penurunan Lartas Impor Tersisa 2 Kementrian

Rabu, 10/01/18

JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan tersisa dua kementerian yang belum menyelesaikan peraturan menteri terkait larangan dan pembatasan (lartas) impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan saat ini secara keseluruhan tinggal dua Kementerian lagi masih belum menyelesaikan yakni ESDM dan Pertanian.

"Memang seperti Kementerian Perdagangan dan Perindustrian juga belum sepenuhnya rampung, jadi mudah-mudahan dalam satu atau dua minggu ini bisa selesai semua," katanya di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Selasa (9/1/2018).

Namun demikian, Darmin  memastikan setiap Kementerian sudah bersiap merilis Peraturan Menteri guna menurunkan sejumlah aturan larangan dan pembatasan atau lartas impor, simplifikasi tata niaga perdagangan internasional, dan implementasi pengawasan post border yang ditargetkan hingga 20% dari 10.826 HS code.

Darmin  mengatakan pemerintah sudah memastikan kebijakan  penyederhaan yang akan dilakukan sehingga produk barang impor yang tidak berbahaya tidak perlu di tahan di Pelabuhan atau cukup dengan memeriksa pabriknya.

Adapun pengecualian untuk empat produk yang tetap dilakukan pemeriksaan lartas yakni kesehatan, keamanan, keselamatan, dan lingkungan hidup.

Darmin mengemukakan terkait waktu dan biaya yang dapat dipangkas dari hasil pengurangan lartas ini akan diumumkan dalam waktu dekat. kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari paket kebijakan ekonomi jilid IV mengenai perbaikan logistik nasional dengan penyederhanaan tata niaga.

Secara umum, kebijakan penurunan sejumlah aturan lartas impor, simplifikasi tata niaga perdagangan internasional, dan implementasi pengawasan post border hingga 20% dari 10.826 HS code yang diharapkan  efektif per 1 Februari.

Adapun, dari total 10.826 HS code di Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017, sebanyak 5.299 kode HS di antaranya merupakan lartas.

Menteri  Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi dari komitmen ini akan dituangkan dalam berbagai Peraturan Menteri.  Ke depan, bea cukai tidak lagi dibebani memeriksa berbagai barang yang menjadi subjek lartas.

"Mudah-mudahan bisa dilaksanakan pada 1 Februari sehingga lartas menurun tajam," katanya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (9/1).

Sri Mulyani mengemukakan pihaknya juga telah melakukan evaluasi untuk segera melaksanakan 7 peraturan menteri terkait kemudahan untuk super mudah dari ultra mikro. Kemenkeu pun memastikan akan membentuk satgas untuk membantu UKM sehingga mempermudah pelayanan perpajakan dan kepabeanan.

(Sumber: KoranBisnisIndonseia)