• Tue, 12 December 2017
06 Dec
PENUMPUKAN STOK GULA : Harga Sebaiknya Diserahkan ke Mekanisme Pasar

Amanda K. Wardhani & M. Nurhadi Pratomo & Linda T. Silitonga)

Senin, 04/12/2017 02:00 WIB

JAKARTA— PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) menghendaki penetapan harga gula mengikuti mekanisme pasar sehingga dapat mendorong penyerapan komoditas tersebut.


Setelah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) gula sebesar Rp12.500 per kilogram, ditambah masih merembesnya gula rafinasi ke pasar, mengakibatkan produksi gula RNI yang tidak terserap sebanyak 42.000 ton hingga 28 November 2017.


“Kalau tata niaga gula diserahkan ke mekanisme pasar , sebenarnya akan lebih baik. Dengan harga flat sekarang, petani harga penjualannya juga tersendat. Kita juga agak tersendat,” kata Direktur Utama RNI B. Didik Prasetyo pekan lalu.


Dengan penetapan harga secara flat, ujarnya, tidak bisa lagi melakukan hal seperti yang dilakukan sebelumnya, yaitu mengikuti kompetisi harga.


Dia mengemukakan sebaiknya dilakukan penetapan batas harga atas dan harga bawah, mengingat pemerintah juga bisa memantau pergerakan harga gula dengan kebijakan tersebut.


Jika harga gula sedang tinggi, ujarnya, maka pemerintah bisa mengguyur pasar dengan komoditas tersebut. Sementara itu, jika harga dibawah patokan terendah, Bulog bisa diberi tugas untuk menyerap.


“Ada eceran terendah dan tertinggi, itu menurut saya paling pas. Bukan dipatok,” kata Didik.


Sementara itu, Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen mengungkapkan masalah penumpukan produksi gula nasional harus segera ditangangi dengan cepat oleh pemerintah. Pasalnya, kondisi itu dapat membunuh industri gula nasional.


Soemitro menilai langkah utama yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi tata niaga gula di dalam negeri. Dua poin utama yang menjadi perhatian dalam urusan pembenahan tersebut yakni pengaturan harga gula serta pengendalian impor.


Dia juga menyatakan seharusnya komoditas gula tidak dikenakan HET. Kebijakan yang lebih tepat menurutnya adalah penerapan harga pokok pembelian (HPP).


Soemitro menilai penumpukan gula yang terjadi di RNI akibat harga yang ditetapkan pemerintah untuk pembelian sebesar Rp9.700 per kilogram tidak masuk dengan biaya produksi. Menurutnya, pemerintah dapat menerapkan HET apabila komoditas itu sepenuhnya disubsidi.


Di sisi lain, Soemitro menilai pengaturan kuota impor harus dihitung secara cermat oleh pemerintah. Tahun ini misalnya, pemerintah memberikan izin impor gula kristal putih hingga 1,6 juta ton meski produksi domestik menembus 2,3 juta ton.


Kondisi tersebut, sambungnya, membuat pasar menjadi jenuh. Penyebabnya adalah kelebihan pasokan akibat impor yang terlalu banyak.


“Kalau terus begini industri nasional bisa mati atau ini apakah ada unsur kesengajaan supaya produksi turun dan impornya naik,” ujarnya saat dihubungi Bisnis minggu lalu.


Soemitro mengungkapkan produksi gula nasional pada 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Total pasokan yang dihasilkan dari dalam negeri pada tahun ini sebanyak 2,1 juta ton sedangkan pada 2016 mencapai 2,3 juta ton.


Pihaknya meminta kepada pemerintah memberikan perhatian serius kepada industri gula nasional. Salah satunya dengan memberikan kredit mudah serta subsidi pupuk kepada petani. (Amanda K. Wardhani & M. Nurhadi Pratomo & Linda T. Silitonga)


Editor : Linda Teti Silitonga

 

(Sumber : BisnisIndonesia)