• Tue, 12 December 2017
04 Dec
INDUSTRI ELEKTRONIK Pabrikan Minta Pemerintah Konsisten

Kamis, 30/11/2017 03:00

Pengunjung melihat barang elektronik disalah satu toko elektronik di Makassar (Bisnis

JAKARTA—Pabrikan elektronik berharap pemerintah konsisten dalam menjalankan kebijakan untuk melindungi industri dalam negeri.


Presiden Direktur PT Star Cosmos (Cosmos) Dharma Surjaputra mengatakan saat ini pemerintah mendapat tekanan dari pihak luar untuk globalisasi, tetapi di sisi lain pemerintah juga ingin industri dalam negeri berkembang.


Menurutnya, apabila pemerintah ingin membuka kesempatan bagi produk asing untuk masuk pasar Indonesia, pemerintah harus memperketat syarat masuk agar barang ilegal tidak membunuh pasar produsen domestik.


Dharma menilai saat ini arah kebijakan pemerintah sudah baik dalam menangkal produk impor ilegal, seperti pengetatan bea cukai dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI).


"Nah, tinggal konsistensi pelaksanaan kebijakan seperti pengetatan impor itu apakah bisa berlaku jangka panjang," ujarnya kepada Bisnis, Rabu (29/11).


Kebijakan pemerintah untuk membatasi impor berisiko tinggi saat ini berdampak cukup positif bagi industri elektronik dalam negeri karena produsen dapat bersaing secara adil. Dharma menuturkan beberapa produsen menyatakan penjualan di kuartal III tahun ini mulai membaik.


Kebijakan penerapan SNI juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk menahan gempuran produk impor. Namun, Dharma menilai saat ini pengawasan di lapangan masih kurang.


"Di pasar, masih bisa ditemukan beberapa merek produk yang tidak jelas, terutama yang berasal dari China," katanya.


Lebih jauh, Dharma menyatakan apabila pemerintah dapat konsisten menjalankan kebijakan tersebut, penjualan produsen dalam negeri bisa membaik dan dapat mendorong para produsen untuk ekspansi bisnisnya.


Dia mencontohkan Cosmos pada awalnya berencana menambah pabrik di Jawa Tengah untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, karena kondisi pasar yang masih lesu dan maraknya produk impor illegal memaksa perseroan untuk menunda rencana tersebut.


Selain konsistensi pemerintah dalam menghadang gempuran produk impor ilegal, pemerintah juga diminta untuk mengembangkan industri suku cadang elektronik yang berkualitas. Saat ini, industri pendukung tersebut dinilai masih kurang.


"Pemerintah juga harus berpihak ke produsen lokal dengan bantuan finansial, seperti tax allowance dan tax holiday," tutur Dharma.


Sebelumnya, Ali Soebroto, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), memperkirakan bisnis elektronik bakal menurun pada akhir tahun ini. Penurunan ini didorong oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat yang cenderung memilih membelanjakan uang untuk mencari pengalaman baru dengan melancong.


“Prioritas berubah, barang elektronik sekarang bukan jadi prioritas masyarakat. Secara umum, industri elektronik diproyeksikan turun 15% pada akhir tahun,” katanya.


Industri elektronik disebutkan telah mengalami penurunan sejak 3 tahun lalu. Ali pun berharap pada tahun depan, pemerintah dapat merangsang peningkatan daya beli masyarakat.


Terlebih, pada 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi lebih baik di angka 5,4%. Pada kuartal III tahun ini, pertumbuhan ekonomi nasional berada di level 5,06%.


“Kami berharap tahun depan bisa tumbuh positif, apalagi melihat perkiraan ekonomi akan membaik,” katanya.


(sumber: KoranBisnisIndonesia)