• Sat, 21 October 2017
12 Oct
Penyatuan Jenis Garam Kurangi Distorsi

IMPORTASI GARAM

Selasa, 10 Oktober 2017

JAKARTA – Penyatuan jenis garam dinilai dapat mengurangi distorsi yang kerap terjadi dalam penerbitan izin importasi komoditas tersebut.


Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi Adhi S. Lukman mengungkapkan penyatuan jenis garam dalam penyederhanaan aturan impor komoditas itu dapat mengurangi distorsi yang terjadi dalam proses perizinan.


“Tetapi usulan saya garam dibedakan saja berdasarkan grade-nya saja 1 sampai 3 dengan patokan harga,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Senin (9/10).


Dia menjelaskan saat ini pasokan garam dari berbagai belahan dunia sebagian besar merupakan spesifikasi garam industri. Namun, akibat adanya pembagian dalam regualsi di Tanah Air, industri kerap kesulitan mendapatkan izin impor.


“Kalau pada saat panen cukup banyak, industri tidak boleh impor. Padahal industri butuh spek khusus industri,” jelasnya.


Dengan penyatuan, sambungnya, akan mengurangi distorsi yang kerap terjadi dalam pemenuhan kebutuhan komoditas itu. Adhi mengatakan saat ini kebutuhan industry mamin mencapai 450.000 ton per tahun.


Direktur Impor Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Veri Anggrijono menjelaskan aturan importasi garam bakal disederhanakan oleh pemerintah. Namun, pihaknya saat ini masih menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


Veri mengatakan aturan importasi garam menjadi bagian dari penyederhanaan 15 larangan dan pembatasan (lartas) yang tengah dibahas oleh pemerintah. Nantinya, perubahan Permendag Nomor 125/2015 tentang Ketentuan Impor Garam bakal mengacu beleid yang diterbitkan KKP.


“Dari Kemendag sudah siap dan berikan beberapa masukan untuk Permen KKP tetapi belum keluar,” ujarnya saat ditemui Bisnis, akhir pekan lalu.


Salah satu usulan, sambungnya, adalah menyatukan antara garam konsumsi dan garam industry. Pasalnya, Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam hanya mengatur satu jenis garam.


Kendati demikian, Veri menyebut nantinya perubahan Permendag 125 tetap mengacu aturan yang dikeluarkan oleh KKP. Dari sisi pengawasan, Kemendag tidak akan mengubah skema menjadi post border atau dilakuakan di luar kawasan pabeanan seperti yang dilakukan terhadap aturan impor baja.


Seperti diketahui, Permendag Nomor 125 ditetapkan pada akhir 2015 dan mulai berlaku pada April 2016 tentang Ketentuan Impor Garam. Dalam beleid tersebut, garam industri dan garam konsumsi dibedakan berdasarkan persentase kandungan natrium klorida (NaCl).


Untuk garam konsumsi, besaran kandungan NaCl adalah paling sedikit 94,7% sampai dengan kurang dari 97% sedangkan untuk kebutuhan industri kandungannya adalah 97%. (M. Nurhadi Pratomo)


(Sumber : KoranBisnisIndonesia)