• Sun, 20 August 2017
21 Jun
Impor Baja

Selasa, 20/06/2017




JAKARTA—Pengetatan impor besi dan baja yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun ini dinilai belum efektif.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor kedua komoditas tersebut selama periode Januari—Mei 2017 meningkat 31,48% dari periode yang sama tahun lalu.


Impor besi dan baja selama Januari—Mei 2017 tercatat sebanyak 5,43 juta ton, naik tipis dari periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) sebesar 5,38 juta ton. Meski ekspor besi dan baja naik 93,5% pada Mei dibandingkan dengan April 2017, impor justru melonjak nyaris tiga kali lipat secara month-to-month.

“Ini berarti belum ada perbaikan signifikan . Posisi industri baja semakin sulit,” jelas Direktur Eksekutif Asosiasi Besi dan Baja Indonesia (Indonesia Iron and Steel Industry Association/IISIA) Hidayat Triseputro, Senin (19/6).


IISIA mencatat saat ini utilisasi pabrik baja nasional hanya mencapai maksimal 40%. Utilisasi pabrik terhambat karena komposisi baja impor yang makin meningkat. Baja kiriman dari luar negeri mencapai 60% dari total kebutuhan baja nasional yang tahun ini diprediksi mencapai 15 juta ton.

Harga baja China memang jauh lebih murah mengingat negara itu merupakan produsen baja terbesar dunia dengan biaya produksi yang ditopang pemerintah. Kendati demikian, industri lokal menyebut baja yang diimpor merupakan jenis yang dapat diproduksi di dalam negeri.

Tekanan pada industri nasional kian bertambah karena produk baja impor masuk ke pasar Indonesia dengan beragam cara, termasuk penyalahgunaan pos tarif baja paduan.


Importir baja kerap melakukan modus memasukkan baja karbon ke Indonesia dengan mencampurnya dengan boron sehingga menjadi baja paduan. Bea masuk baja paduan atau alloy steel memang lebih murah yaitu 0%—5%, sedangkan bea masuk jenis HRC dan CRC dipatok 10%—15%.


Data BPS menunjukkan nilai impor alloy steel melonjak 75,49% selama Januari—Mei 2017 (yoy) menjadi US$92,21 juta dari tahun lalu US$52,54 juta.

“Pengendalian impor memang belum optimal. Perlu ada peningkatan penggunaan produk lokal karena utilisasi kapastias industri baja sejauh ini masih stagnan,” jelas Hidayat.

Sementara itu, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menyampaikan peningkatan impor baja tidak dapat dihindari seiring dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Tanah Air.


Putu menjelaskan, laju impor baja meningkat lebih cepat dari laju kenaikan produksi di dalam negeri. Kendati demikian, dia meyakini pemasukan baja ilegal atau melalui penyalahgunaan pos tarif sudah berkurang berkat pengetatan impor.


“Memang lebih banyak kebutuhan bajanya, daripada suplainya. Sekarang Krakatau Steel juga sedang memperbaiki fasilitas, hot strip mill-nya yang kedua baru dibangun. Paling tidak butuh 24 bulan lagi untuk HSM beroperasi, mungkin baru bisa ,” jelas Putu.


Menurutnya, impor baja juga mencakup jenis-jenis yang belum pernah dan belum dapat diproduksi di Indonesia. Selain itu, wilayah yang mengimpor baja juga jauh dari sentra produksi yaitu Pulau Jawa sehingga biaya logistiknya cukup tinggi.


Selain pengetatan pemasukan impor untuk proyek-proyek nasional, Putu menyebut pemerintah juga mengawasi penggunaan baja pada proyek-proyek milik swasta. Untuk pembangunan di wilayah produsen baja, pemerintah akan mendesak kontraktor untuk menyerap produksi daerah tersebut. 

(Sumber: KoranBisnisIndonesia)