• Sat, 21 October 2017
16 Jun
PRO dan KONTRA PERMENDAG NO 16 2017 Lelang Gula Rafinasi Ditunda

Kamis, 15/06/2017


Gula rafinasi.

JAKARTA— Pemerintah menuda pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas setelah sebelumnya ditetapkan akan dimulai pada 15 Juni 2017.


Penundaan tersebut menyusul masih terjadinya perbedebatan antara para pemangku kepentingan di sektor itu.


Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi mengungkapkan pemerintah masih memberikan waktu kepada berbagai pihak untuk menuntaskan perbedaan pendapat serta memberi masukan terkait teknis pelaksanaan.


“Diputuskan untuk menunda beberapa hari pelaksanaan lelang, karena pada hari Jumat , kami masih akan mengadakan pertemuan antara asosiasi, pelaksana lelang, bursa, lembaga kliring, dan surveyor untuk menuntaskan perbedaan pendapat,” ujar Bachrul kepada Bisnis, Rabu (14/6).


Kendati demikian, dia menegaskan secara umum tidak akan terjadi perubahan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas. Beleid tersebut juga menyebut bahwa proses lelang akan berjalan 90 hari setelah diundangkan pada 17 Maret 2017.


“Memang masih ada pihak yang belum puas terkait aturan teknis turunan tetapi secara perangkat sudah siap mulai dari hukum hingga penyelenggara,” ujarnya.


Dia tak menampik saat ini muncul kekhawatiran dari beberapa pihak terkait pelaksanaan lelang gula kristal rafinasi (GKR). Salah satunya terkait biaya administrasi yang akan bertambah dengan adanya sistem tersebut.


Namun, Bachrul menegaskan skema lelang tersebut justru akan memangkas sejumlah biaya dan membuat proses distribusi GKR lebih transparan.


“Para peserta tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran atau administrai untuk mengikuti proses lelang GKR,” tegasnya.


Terkait penyelenggaran lelang oleh pihak swasta yang dipertanyakan oleh DPR, Dia menjelaskan proses penunjukkan telah dilakukan sesuai prosedur dan transparan. Dari pengumumkan yang dikeluarkan, ada empat perusahaan mengajukan menjadi calon penyelenggara lelang GKR.


Dari empat perusahaan itu, sambungnya, semuanya berasal dari pihak swasta. “Perusahaan BUMN juga telah kita berikan undangan dan pengumuman untuk lelang tender namun tidak ada quotation. Akhirnya, terpilih satu perusahaan setelah melewati berbagai proses.”


Terkait harga atas dan harga bawah, Pihaknya mengatakan telah menyesuaikan dengan tren harga dalam enam bulan terakhir dan tiga bulan ke depan. Kendati demikian, dia menyebut nilai tersebut bukan menjadi harga jual dalam skema lelang GKR.


“Jadi itu bukan harga jual tetapi tidak boleh menyentuh harga atas dan harga bawah. Tujuannya, agar tidak terlalu rendah sehingga rembes ke pasar konsumsi dan tidak terlalu tinggi sehingga memberatkan industri GKR,” jelasnya.


Kendati demikian, Bachrul belum mau menjawab pertanyaan terkait berapa harga atas dan harga bawah yang ditetapkan pemerintah. Dia menyatakan tidak mau mendahului keluarnya Surat Keputusan dari Menteri Perdagangan.


RESPONS


Sekertaris Jenderal Dewan Pengurus Harian Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (Aptri) Nur Khabsyin menilai dengan adanya sistem tersebut dapat terlacak siapa saja yang mendapatkan jatah lelang gula kristal rafinasi. Hal itu menurutnya menjadi jawaban atas kekhawatiran petani adanya pasokan jenis tersebut yang bocor ke pasar konsumsi.


“Sistem lelang yang memberikan barcode akan mudah melacak pemilik gula rafinasi,” ujar Khabsyin.


Dengan sistem lelang tersebut, sambungnya, pedagang kecil juga bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan GKR tanpa perantara. Pasalnya, dalam beleid tersebut diatur besaran tonase adalah 1 ton, 5 ton, dan 25 ton.


“Industri kecil makanan dan minuman bisa langsung membeli tanpa distributor atau perantara sehingga memangkas biaya,” jelasnya.


Aptri juga mengusulkan adanya batasan minimal untuk harga lelang. Tujuannya, agar tidak memengaruhi gula hasil produksi petani Indonesia.


“Untuk itu Aptri mendesak Menteri Perdagangan untuk menetapkan harga pokok pembelian gula tani yang nantinya dijadikan acuan batasan minimal penjualan gula rafinasi,” ujarnya.


Sebelumnya, Komisi VI DPR mempertanyakan alasan Kemendag tidak menyerahkan lelang komoditas tersebut kepada negara. Menurutnya, proses itu seharusnya diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN).


DPR beranggapan penyerahan proses lelang kepada pihak swasta bisa berdampak terhadap pengawasan komoditas yang tidak dimiliki oleh negara. Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Kemendag untuk menyampaikan hasil kajian sebelum menetapkan beleid tersebut.


Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) juga sebelumnya meminta proses lelang ditunda. Pasalnya, mereka menilai skema tersebut bakal menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh industri di sektor itu.


(Sumber: Bisnis.com)