• Mon, 26 June 2017
16 Jun
LELANG GULA : Kenaikan Biaya Bayangi Pabrikan

Kamis, 15/06/2017



JAKARTA — Kebijakan pemerintah untuk mewajibkan distribusi gula rafinasi atau gula industri melalui proses lelang akan menambah beban biaya industri makanan dan minuman nasional. Sektor tersebut diprediksi harus menambah belanja total Rp150 miliar per tahun.


Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo mengatakan biaya tersebut akan memberatkan kinerja industri mamin yang saat ini sudah terpukul oleh banjirnya produk makanan dan minuman ringan impor.


“Selama ini mekanisme penjualan dan pembelian gula kristal rafinasi melalui skema business to business dan berjalan dengan baik antara pengguna dan produsen. Kebijakan itu justru membuat iklim usaha industri mamin menjadi tidak kondusif,” jelas Triyono pada Bisnis, belum lama ini.


Proses jual beli gula rafinasi dipandang sudah transparan dan kontraknya selalu dilaporkan kepada pemerintah. Triyono menjelaskan kebutuhan gula rafinasi industri makanan dan minuman mencapai 3 juta ton per tahun. Bisnis mencatat pada 2017, pemerintah memberikan kuota impor gula mentah untuk industri sebanyak 3,22 juta ton.


Selama ini, industri gula rafinasi mengimpor seluruh kebutuhan bahan baku sehingga neraca gula nasional selalu mengalami defisit. Kementerian Perdagangan meminta produsen gula rafinasi melakukan lelang karena kerap terjadi kebocoran gula tersebut di pasar tradisional.


Menurut Triyono, jika melalui proses lelang, industri mamin harus secara konsisten membayarkan uang muka secara tunai sebelum gula tersebut masuk ke pabrik.


“Skema lelang memaksa adanya jaminan uang muka sebesar 10%. Biaya tersebut memberatkan karena jangka waktu yang diberikan hanya sebentar. Keberlangsungan industri mamin bisa terganggu karena biaya yang dikeluarkan konsumen akan lebih mahal,” jelas Triyono.


Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi Setio Hartono mengatakan pembahasan atas kebijakan wajib lelang gula rafinasi terus dilakukan. Industri dan pemerintah terus mencari jalan tengah atas kebijakan tersebut. “Sejauh ini baru ada sosialisasi dari peraturan itu,” kata Setio.


Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyebut pembahasan kebijakan tersebut akan kembali dilaksanakan akhir pekan ini. Asosiasi berharap produsen tidak perlu menaikkan produk mamin karena akan menyulitkan konsumen.


“Untuk biayanya, sedang dalam hitung-hitungannya. Kami sedang siapkan pembahasan untuk akhir minggu ini ,” jelas Adhi.


Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan defisit neraca perdagangan mamin melonjak hingga US$800 juta tahun lalu dari US$250 juta tahun sebelumnya. Saat impor bahan baku diperketat, produk negara lain yang diproduksi dengan bahan baku lebih murah justru terus membanjiri pasar lokal.


Industri mamin merupakan lokomotif pertumbuhan industri, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai lebih dari 8% setiap tahunnya. Saat industri lain sedang lesu, industri mamin tumbuh 8,2% pada kuartal pertama 2017.


Pada perkembangan terpisah, Kementerian Perindustrian telah menyampaikan tanggapan tertulis ke Kementerian Perdagangan terkait kebijakan wajib lelang gula rafinasi. "Audiensi juga sudah kami lakukan baik dengan Menteri maupun Dirjen terkait. Kami sedang petakan lagi ," jelas Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto, Rabu (14/6).

 

(Sumber: KoranBisnisIndonesia)