• Sat, 21 October 2017
08 Aug
Pikat Investor Mamin, Pemerintah Diminta Tawarkan Insentif Fiskal

Minggu, 06/08/2017

Pedagang menata aneka ragam kue kering yang dijual di pasar Sukaramai Pekanbaru, Riau, Minggu (11/6). - Antara/Rony Muharrman


Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mesti lebih gencar menawarkan insentif fiskal yang menarik bagi investor yang menanamkan modal di sektor hulu makanan dan minuman.


Ketua Umum Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan rikso investasi pada sektor hulu lebih tinggi ketimbang sektor hilir.


Sektor hulu makanan minuman merupakan bisnis yang padat modal. Akibatnya, investor juga memperhitungkan suku bunga pinjaman perbankan sebagai dasar pertimbangan penanaman modal. Di samping itu, bisnis sektor hulu produsen makanan minuman olahan juga membutuhkan area operasi pabrik yang jauh lebih luas. 


“Sebenarnya cukup menarik untuk investasi di hulu karena sudah pasti mendapat pasar yang besar sekali. Tapi ya sulit juga karena investasinya betul-betul padat modal dan butuh lahan yang luas sekali,” ujar dia.


Badan Pusat Statistik mencatat industri makanan tumbuh 7,04% yoy pada kuartal kedua 2017. Pertumbuhan itu berada di atas laju pertumbuhan manufaktur besar dan sedang sebesar 4% yoy.


Sementara itu Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus berpandangan pemerintah perlu meningkatkan koordinasi lintaskementerian untuk mengakselerasi proses reindustrialisasi. Menurutnya, perlu langkah sektoral antarkementerian untuk mendukung pertumbuhan manufaktur yang berkelanjutan. Seperti misalnya dalam upaya pemenuhan ketersediaan bahan baku dan energi bagi industri, skema perdagangan bebas, kebijakan pemerintah daerah, serta upah dan kompetensi tenaga kerja.


Adapun Ketua Umum Ikatan Sarjana Teknik Industri dan Manajemen Industri Indonesia (ISTMI) Faizal Safa menyatakan pemerintah mesti menghentikan penerbitan izin impor bagi barang yang sudah diproduksi di dalam negeri. “Pemerintah harus serius kalau ingin melihat industri berdaulat di negeri ini, karena pertumbuhan industri yang bisa memajukan sebuah negara,” ujarnya. 


Menurutnya keberpihakan pemerintah kepada sektor manufaktur domestik diperlukan untuk menggenjot daya saing di pasar internasional. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk menjamin peningkatan daya saing manufaktur adalah biaya energi dan logistik. “Di samping itu peningkatan kompetensi SDM juga penting.”

 

(sumber: KoranbisnisIndonesia)